REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus Dana Syariah Indonesia (DSI) dinilai tak berdampak sistemik terhadap industri keuangan syariah nasional. Pakar ekonomi syariah Adiwarman Karim menegaskan persoalan tersebut bersifat lokal dan tidak akan menggerus kepercayaan masyarakat secara luas.
“Saya duga atau saya yakin bahwa kasus Dana Syariah Indonesia ini sifatnya lokal dan tidak akan mempunyai pengaruh sistemik terhadap kepercayaan masyarakat atas lembaga keuangan syariah,” kata Adiwarman kepada Republika, Jumat (2/1/2026).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Pakar Syariah: Kasus DSI Alarm Serius Regulasi P2P Syariah
- Geliat Ekonomi Syariah 2025: Pangsa Pasar Jalan di Tempat, Harapan dari Lahirnya Bank Baru
- Perketat Pengawasan, OJK Minta PPATK Blokir Rekening Dana Syariah Indonesia
Ia menilai, kasus bermasalah di satu entitas tidak bisa digeneralisasi sebagai kegagalan industri keuangan syariah. Fenomena serupa, menurut dia, juga kerap terjadi di sektor keuangan konvensional dengan nilai kerugian yang bahkan lebih besar.
“Di konvensional pun terjadi hal seperti ini kan, bahkan di konvensional jumlahnya jauh lebih besar. Apakah kemudian gara-gara itu, kemudian reputasi keuangan konvensional juga hancur? Kan enggak juga,” ujarnya.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
Adiwarman menegaskan, publik memiliki kemampuan untuk membedakan lembaga keuangan yang dikelola secara sehat dan yang bermasalah, baik di sektor konvensional maupun syariah.
“Masyarakat bisa memilah lah, mana lembaga keuangan konvensional yang ngaco, mana yang enggak ngaco. Begitu juga, mana lembaga keuangan syariah yang ngaco, dan mana lembaga keuangan syariah yang tidak ngaco,” kata dia.
Di sisi lain, pengawasan terhadap DSI telah diperketat. Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan status pengawasan DSI menjadi pengawasan khusus serta melakukan pemeriksaan khusus untuk melacak transaksi keuangan perusahaan.
Sebagai bagian dari langkah pengawasan tersebut, OJK juga menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025. Melalui sanksi ini, DSI dilarang menghimpun dana baru dari lender maupun menyalurkan pendanaan baru kepada borrower dalam bentuk apa pun.
Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menegaskan kehadiran otoritas dalam melindungi konsumen.
“Sebagai otoritas kami harus hadir baik di sisi pelindungan konsumen atau pengawas sektor jasa keuangan. Untuk urusan dana lender DSI ini kami sudah melakukan berbagai hal sesuai kewenangan kami,” kata Rizal.
Selain itu, OJK telah menerbitkan instruksi tertulis kepada Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham PT DSI agar menyusun rencana aksi pengembalian dana lender secara jelas, terukur, dan dalam kerangka waktu yang pasti. Hingga saat ini, OJK telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap DSI.
Adiwarman menilai, langkah pengawasan dan penegakan yang dilakukan regulator menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik agar tidak tergerus oleh kasus individual.
Menurut dia, penguatan tata kelola dan pengawasan harus terus dilakukan, namun tanpa menarik kesimpulan berlebihan yang justru berpotensi merugikan industri keuangan syariah secara keseluruhan.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5460545/original/051726600_1767257018-000_32WF7MJ.jpg)
