Menteri HAM Pigai: Tak Mungkin Negara Halangi Kebebasan Berpendapat

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa negara tidak mungkin menghalangi kebebasan berpendapat yang disampaikan masyarakat di ruang publik. Untuk itu, aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas dugaan teror dan ancaman yang dialami aktivis hingga guru besar yang muncul dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Pigai, kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini justru sangat terbuka. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “surplus demokrasi”, di mana masyarakat memiliki ruang luas untuk menyampaikan pikiran dan perasaan tanpa pembatasan berlebihan dari negara.

“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin institusi negara menghalangi kebebasan tersebut,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Sabtu (3/1/2026).

Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat, termasuk melalui media sosial, merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Negara berkewajiban menjamin kebebasan tersebut selama disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.

Di sisi lain, Pigai menegaskan bahwa dugaan teror dan ancaman terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik tidak dapat dibenarkan. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut setiap laporan intimidasi atau teror secara menyeluruh untuk memastikan siapa pelakunya dan apa motif di balik tindakan tersebut.

“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer (pemengaruh), saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui siapa pelakunya,” katanya.

Pigai juga mengingatkan agar publik tidak serta-merta mengaitkan rangkaian teror tersebut dengan pemerintah atau institusi negara. Sebab hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan keterlibatan negara dalam aksi-aksi teror tersebut.

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan narasi teror dengan memainkan posisi sebagai korban untuk kepentingan personal, termasuk meningkatkan jumlah pelanggan dan pengikut di media sosial, serta memicu gangguan terhadap kehormatan personal. Karena itu, pengusutan yang objektif dan transparan dibutuhkan agar tidak menimbulkan prasangka di masyarakat.

Meskipun kebebasan berpendapat dijamin, ia menekankan bahwa ruang demokrasi tetap harus diiringi dengan tanggung jawab. Ruang kebebasan berekspresi semestinya tidak disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, hoaks, atau serangan terhadap kehormatan individu maupun institusi.

Pigai menegaskan, pemerintah berkepentingan menjaga iklim demokrasi tetap sehat, terbuka, dan aman. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani setiap laporan dugaan teror agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Dalam sepekan terakhir, teror dan ancaman menyasar sejumlah figur publik yang aktif menyampaikan kritik di ruang publik. Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, misalnya, menerima telepon dari pihak yang mengaku sebagai aparat kepolisian dan meminta dirinya menghadap dengan membawa identitas diri, disertai ancaman penangkapan.

Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Eva Guna Pandia memastikan tidak ada pemanggilan terhadap Zainal. Setelah dilakukan pengecekan internal, kepolisian menyatakan tidak ada anggota yang menghubungi Zainal dan menyebut panggilan tersebut sebagai upaya penipuan yang mengatasnamakan aparat.

Teror juga dialami musisi dan kreator konten DJ Donny, yang memiliki nama asli Ramond Dony Adam. Pada akhir Desember 2025, ia menerima kiriman paket berisi bangkai ayam hitam disertai surat ancaman ke rumahnya. Dua hari kemudian, rumah Ramond dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban, tetapi memicu kekhawatiran di lingkungan sekitar.

Atas rangkaian teror tersebut, Ramond melaporkan perihal yang dialaminya ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Laporan tersebut diajukan setelah teror meningkat dari kiriman simbolik menjadi ancaman fisik langsung, dan kini laporan itu tengah ditangani kepolisian.

Sementara itu, sejumlah teror juga dialami aktivis media sosial Sherly Annavita Rahmi. Pada akhir Desember 2025, Sherly menerima pesan-pesan ancaman melalui media sosial dari akun anonim. Tekanan kemudian berlanjut ke ruang personal ketika mobil pribadinya dicoret-coret dan rumahnya dilempari telur busuk, disertai pesan bernada ancaman.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai, ancaman dan teror terhadap kebebasan berpendapat merupakan kemunduran dalam kehidupan politik di Indonesia. Teror bertubi-tubi tersebut bertentangan dengan hak berekspresi yang seharusnya dijamin negara.

“Rakyat diberikan haknya untuk menentukan siapa pemimpinnya, sementara di lain pihak adanya teror terhadap para influencer yang mengekspresikan suara rakyat,” ujarnya.

Andreas menilai, teror terhadap pemengaruh dan aktivis sebagai bentuk pembungkaman. Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menemukan pelaku teror. Sebab jika tidak ditanggapi secara serius, situasi ini berpotensi memunculkan kecurigaan publik terhadap aparat keamanan.

“Negara melalui aparat keamanan harus hadir untuk melindungi, mengusut, dan menemukan siapa pelaku teror tersebut. Dengan kelengkapan peralatan teknologi dan kemampuan personel aparat, seharusnya tidak sulit untuk mengusut dan membekuk para pelaku,” katanya.