FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Biaya sumur bor yang menyentuh angka ratusan juta, antara Rp100 juta sampai Rp150 juta, menjadi bahan perdebatan publik, terutama warganet.
Pasalnya, Presiden Prabowo sempat menanyakan biaya pembuatan sumur bor untuk korban bencana di Pulau Sumatera.
Itu tampak dalam video percakapan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Kepala BNPB Letjen Suharyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang kini beredar luas.
Menanggapi ribut-ribut publik, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Donny Pramono menjelaskan bahwa biaya sumur bor yang mencapai Rp150 juta itu tidak mahal.
Dia membeberkan, pembangunan sumur bor yang dimaksud Jenderal Maruli adalah di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Biaya sumur bor yang dikerjakan personel TNI AD tersebut mampu menjangkau 500 kepala keluarga (KK). “Kalau secara rinci biayanya segitu, tapi sebesar itu program di Banyumas yang diresmikan Bapak KSAD, ini wajar,” ujar Donny dikutip dari Republika, Sabtu (3/1/2026).
Donny kemudian meminta publik tidak beranggapan, biaya Rp150 juta itu hanya untuk satu rumah. Dia menjelaskan, program sumur bor yang sudah dijalankan KSAD adalah pompa hidram (hydraulic ram pump) yang saluran airnya juga bisa untuk irigasi.
“Jadi demikian, bukan sumur bor yang di rumah-rumah. Sekali lagi program ini dijalankan di Banyumas, di Karawang, banyak sekali program-program Bapak KSAD,” tutur Donny.
Dia mengaku memahami bahwa pernyataan biaya yang disampaikan KSAD membuat publik berspekulasi macam-macam. Walau demikian, Donny menyatakan, TNI AD siap membuktikan di lapangan jika biaya pembuatan sumur bor sangat terjangkau.
“Seperti itulah, jadi dianggap kok mahal sekali itu. Biasa kita sudah disalahartikan. Nanti kita lihat hasilnya di lapangan,” ungkap Donny.
Seperti diketahui, pada rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Rabu (1/1/2026), Prabowo sempat menanyakan biaya pembuatan sumur bor kepada jajarannya. Kepala BNPB Letjen Suharyanto sempat menyampaikan, biayanya sekitar Rp 100 juta. Adapun KSAD Jenderal Maruli menyebut, biayanya bisa sampai Rp 150 juta, tergantung kondisi tanah. (bs-sam/fajar)
