Pantau - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro tidak memerlukan persetujuan Kongres, karena dianggap sebagai operasi penegakan hukum, bukan invasi militer.
AS Tegaskan Operasi Bersifat Presisi, Bukan PendudukanDalam wawancara dengan NBC News, Rubio menjelaskan bahwa tindakan AS di Venezuela pada Sabtu, 3 Januari 2026, merupakan operasi singkat dan sangat spesifik.
“Ini bukan tindakan yang memerlukan persetujuan Kongres. Bahkan, tidak mungkin memerlukan persetujuan Kongres karena ini bukan invasi dan bukan operasi militer berkepanjangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa operasi tersebut "sangat presisi dan hanya berlangsung beberapa jam", serta dikategorikan sebagai penegakan hukum, bukan serangan terhadap Venezuela.
“Ini bukan serangan terhadap Venezuela, melainkan operasi penegakan hukum,” tegas Rubio.
Pernyataan ini muncul setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS telah melakukan serangan besar ke Venezuela yang menghasilkan penangkapan Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta pemindahan keduanya ke luar negeri.
Media internasional mengaitkan operasi ini dengan unit elite Delta Force, dan sejumlah laporan menyebutkan terjadinya ledakan di Caracas saat operasi berlangsung.
Respons Internasional: Tuntutan, Kecaman, dan SolidaritasMenurut laporan The New York Times, sedikitnya 40 orang tewas, termasuk personel militer Venezuela dan warga sipil, dalam operasi tersebut.
Otoritas Venezuela menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Maduro, dan menuntut bukti bahwa ia masih hidup.
Menanggapi hal itu, Trump membagikan foto yang diklaim memperlihatkan Maduro berada di atas kapal perang USS Iwo Jima.
Sementara itu, media AS juga menyiarkan pendaratan sebuah pesawat di Negara Bagian New York yang diduga membawa Maduro dan Cilia Flores, yang langsung dikawal oleh puluhan aparat penegak hukum.
Operasi tersebut menuai kritik dari sejumlah anggota Kongres AS, yang menyebut tindakan itu ilegal dan berpotensi menciptakan ketegangan internasional.
Meski demikian, pemerintahan Trump menegaskan bahwa Maduro akan diadili di pengadilan AS atas dugaan perdagangan narkoba dan kerja sama dengan kelompok teroris.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan membawa persoalan ini ke organisasi internasional, dan telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan pada 5 Januari.
Rusia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan solidaritas kepada Venezuela, dan menyuarakan keprihatinan mendalam atas pemindahan paksa Maduro dan istrinya, yang disebut sebagai bentuk agresi Amerika Serikat.
Moskow menuntut pembebasan Maduro dan Cilia Flores, serta menyerukan upaya internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dalam konflik Venezuela-AS.
Informasi ini dikonfirmasi melalui laporan dari Sputnik-OANA.
