Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (4/1), mulai dari pembebasan PPh Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya hingga penyitaan 133 ton bawang bombay ilegal.
Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak kembali pada Senin pagi ini.
1. Aturan terbit, pekerja di 5 sektor padat karya bebas PPh di 2026
Pemerintah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya tertentu. Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.
“Bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada tahun 2026, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal,” demikian bunyi pertimbangan PMK 105/2025, dikutip di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya di sini.
2. KAI: Penjualan tiket tembus 4,1 juta lampaui Nataru 2024/2025
PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) mencatat penjualan tiket angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 tembus di angka 4.135.783, melampaui penjualan pada periode Nataru 2024/2025.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan jutaan tiket itu dijual pada periode periode 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 hingga Minggu, 4 Januari 2026 pukul 08.00 WIB.
"Capaian tersebut tumbuh 10,86 persen dibandingkan periode Nataru 2024/2025 yang mencatat 3.730.584 tiket. Angka ini masih berpotensi meningkat karena penjualan tiket berlangsung hingga Minggu, 4 Januari 2026 pukul 24.00 WIB," kata Anne di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya di sini.
3. Analis ingatkan konflik AS dan Venezuela akan tekan pasar keuangan
Analis pasar modal sekaligus founder Republik Investor Hendra Wardana mengatakan sentimen global khususnya memanasnya hubungan Amerika Serikat (AS) dan Venezuela, akan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan pada awal tahun 2026.
"Isu penangkapan Presiden Venezuela (Nicolas Maduro) oleh otoritas AS meningkatkan ketegangan geopolitik dan langsung berdampak pada persepsi risiko global," ujar Hendra kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya di sini.
4. Kementan bentuk 33 balai besar dorong modernisasi pertanian daerah
Kementerian Pertanian membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi untuk memperkuat pendampingan teknologi pertanian daerah dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
Pembentukan 33 balai besar tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 dan berada di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).
Kepala BRMP Kementan Fadjry Djufry di Bogor, Jawa Barat, Minggu, menjelaskan bahwa balai besar tersebut merupakan peningkatan status dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang sebelumnya telah ada di daerah.
Baca selengkapnya di sini.
5. Total 133 ton bawang bombay diamankan APH berkat kanal "Lapor Pak Amran"
Kementerian Pertanian menyatakan aparat penegak hukum (APH) berhasil menggagalkan masuknya bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 133 ton, berkat adanya aduan "Lapor Pak Amran".
Berdasarkan keterangan Kementerian Pertanian dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu, menyebutkan Polrestabes Semarang bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Tengah, Kodim 0733/KS, serta Lanal Semarang menggagalkan upaya pemasukan bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang.
Baca selengkapnya di sini.
Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak kembali pada Senin pagi ini.
1. Aturan terbit, pekerja di 5 sektor padat karya bebas PPh di 2026
Pemerintah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya tertentu. Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.
“Bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada tahun 2026, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal,” demikian bunyi pertimbangan PMK 105/2025, dikutip di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya di sini.
2. KAI: Penjualan tiket tembus 4,1 juta lampaui Nataru 2024/2025
PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) mencatat penjualan tiket angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 tembus di angka 4.135.783, melampaui penjualan pada periode Nataru 2024/2025.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan jutaan tiket itu dijual pada periode periode 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 hingga Minggu, 4 Januari 2026 pukul 08.00 WIB.
"Capaian tersebut tumbuh 10,86 persen dibandingkan periode Nataru 2024/2025 yang mencatat 3.730.584 tiket. Angka ini masih berpotensi meningkat karena penjualan tiket berlangsung hingga Minggu, 4 Januari 2026 pukul 24.00 WIB," kata Anne di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya di sini.
3. Analis ingatkan konflik AS dan Venezuela akan tekan pasar keuangan
Analis pasar modal sekaligus founder Republik Investor Hendra Wardana mengatakan sentimen global khususnya memanasnya hubungan Amerika Serikat (AS) dan Venezuela, akan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan pada awal tahun 2026.
"Isu penangkapan Presiden Venezuela (Nicolas Maduro) oleh otoritas AS meningkatkan ketegangan geopolitik dan langsung berdampak pada persepsi risiko global," ujar Hendra kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya di sini.
4. Kementan bentuk 33 balai besar dorong modernisasi pertanian daerah
Kementerian Pertanian membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi untuk memperkuat pendampingan teknologi pertanian daerah dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
Pembentukan 33 balai besar tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 dan berada di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).
Kepala BRMP Kementan Fadjry Djufry di Bogor, Jawa Barat, Minggu, menjelaskan bahwa balai besar tersebut merupakan peningkatan status dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang sebelumnya telah ada di daerah.
Baca selengkapnya di sini.
5. Total 133 ton bawang bombay diamankan APH berkat kanal "Lapor Pak Amran"
Kementerian Pertanian menyatakan aparat penegak hukum (APH) berhasil menggagalkan masuknya bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 133 ton, berkat adanya aduan "Lapor Pak Amran".
Berdasarkan keterangan Kementerian Pertanian dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu, menyebutkan Polrestabes Semarang bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Tengah, Kodim 0733/KS, serta Lanal Semarang menggagalkan upaya pemasukan bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang.
Baca selengkapnya di sini.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5464765/original/006769700_1767718332-Kebiasaan_warga_bakar_sampah_picu_kebakaran_hebat_di_Jakut.jpeg)
