Sambut Tahun 2026, Koalisi Perempuan Indonesia Serukan "Pertobatan Ekologis" dan Keadilan Iklim   

Memasuki tahun 2026 Koalisi Perempuan Indonesia menyerukan kepada bangsa Indonesia agar melakukan pertobatan ekologis dan menegakkan keadilan iklim bagi para perempuan di Tanah Air. Bencana yang melanda Sumatera hingga Jawa merupakan tanda nyata bumi "tersakiti" tindakan manusia yang tak ramah lingkungan.

“Sebagai umat manusia yang berpijak di muka Bumi ini, kita harus kembali melihat bahwa Bumi adalah bagian perziarahan hidup kita. Maka saatnya kita kembali melihat bumi sebagai bagian pertobatan ekologis kita,” ucap Mike Verawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), pada Senin (5/1/2026).

Langkah "pertobatan ekologis" dinilai amat penting agar umat manusia kembali memandang bumi sebagai bagian integral dari perjalanan hidup. Sebab kemakmuran yang dinikmati saat ini kerap diperoleh dengan cara menyakiti Bumi dan tidak humanis.

Mike mengingatkan, perhatian dan kasih sayang yang kuat terhadap Bumi amat diperlukan demi menjamin kehidupan anak-anak di masa depan. Untuk itu semangat kemanusiaan dan kedamaian dalam memulihkan Bumi yang saat ini mengalami kerusakan perlu dibangun.

Terkait perubahan iklim dan transisi energi, pembahasan sumber daya alam merupakan bagian langsung kehidupan perempuan. Kaum perempuan tak boleh lagi berada pada posisi terpinggirkan, melainkan jadi entitas penting yang dilihat dan didengar suaranya dalam tiap kebijakan mengenai keberlangsungan planet.

“Perempuan adalah subyek penting dari hulu sampai hilir, merawat, menjaga, dan memastikan alam berkelanjutan. Karena itu, perempuan harus menjadi pihak yang terlibat secara bermakna ketika menghadapi dampak perubahan iklim dan arus transisi energi,” tegas Mike.

Maka ke depan perempuan mesti lebih bersuara untuk mengingatkan negara akan tanggungjawab mereka terhadap masa depan generasi manusia. Gerakan perempuan perlu memiliki strategi untuk mengangkat pengetahuan perempuan yang kuat dan orisinal demi mewujudkan keadilan ekologis.

Perempuan adalah subyek penting dari hulu sampai hilir, merawat, menjaga, dan memastikan alam berkelanjutan. Karena itu, perempuan harus menjadi pihak yang terlibat secara bermakna ketika menghadapi dampak perubahan iklim dan arus transisi energi.

Akhir tahun 2025, dalam webinar Pra Kongres Nasional VI KPI seri keempat bertema “Perempuan, Keadilan Iklim, dan Trasisi Energi”, Mike menekankan bahwa perjuangan keadilan iklim dan transisi energi harus inklusif dan tak meninggalkan siapa pun (leave no one behind).

Sebagai gambaran, posisi manusia dan Bumi seperti seorang peziarah dan rumahnya. Jika peziarah terus-menerus merusak rumah tempat ia bernaung, maka tidak akan ada tempat tinggal yang layak bagi mereka yang datang kemudian.

Oleh karena itu, "pertobatan ekologis" diperlukan untuk memperbaiki hubungan tersebut sebelum kerusakan menjadi permanen bagi generasi mendatang.

Dalam webinar pada Sabtu (27/12/2025) tersebut, para pembicara menyoroti pentingnya perhatian pada kelompok perempuan yang posisinya terisolasi oleh badai krisis iklim. Selain mengalami beban ganda, perempuan sangat rentan menjadi korban bencana alam.

Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardoyo, menegaskan bahwa beban ganda yang dialami perempuan saat ini bukan hanya disebabkan oleh krisis iklim semata, melainkan akibat ketidakadilan struktural yang mendalam.

Ketidakadilan ini berakar pada marjinalisasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, di mana mereka sering kali dianggap hanya sebagai konsumen akhir tanpa dimintai konsultasi. “Perempuan tak pernah dimintai konsultasi tapi yang jadi korban,” tegasnya.

Torry mencontohkan bagaimana transisi energi dari penggunaan minyak tanah ke gas melon elpiji yang menelan banyak korban dari perempuan, karena perempuan sama sekali tidak pernah diajak konsultasi dan diajarkan bagaimana cara menggunakan gas melon yang aman. “Tahu-tahu dibuat begitu sedemikian rupa awal tahun 2000-an,” paparnya.

Tori melontarkan kritik keras terhadap apa yang ia sebut sebagai "solusi palsu" dalam kebijakan iklim. Ia mencontohkan transisi energi ke kendaraan listrik yang justru memicu perampasan ruang hidup di wilayah Indonesia Timur akibat penambangan nikel untuk baterai.

Karena itu, ke depan gerakan perempuan perlu membangun "blok politik" masyarakat sipil yang kuat. Hal ini bertujuan untuk memutus ketergantungan biaya politik dari industri ekstraktif serta memastikan keterlibatan bermakna perempuan, mencakup hak mendapat informasi, didengar, dan dipertimbangkan dalam tiap kebijakan.

Adapun Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, mengungkapkan data mengkhawatirkan bahwa 21,5 juta perempuan dan kelompok rentan di Indonesia terdampak krisis iklim pada 2025. Angka ini diprediksi melonjak hingga 251 juta jiwa pada 2050.

Perempuan terdampak, karena politik ekonomi global berorientasi pada investasi dan ekstraktivisme menciptakan "solusi patriarki" yang mengabaikan kontrol perempuan atas sumber daya alam. ”Ini solusi palsu iklim, solusi palsu patriarki karena ketimpangan relasi kuasa,” paparnya.

Armayanti menyoroti adanya kekosongan hukum dalam menjamin keadilan iklim di Indonesia. Sejumlah kebijakan transisi energi saat ini, justru lebih berpihak pada kepentingan investasi daripada perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Salah satu dampak nyata yang ditemukan di lapangan yakni meningkatnya kemiskinan struktural dan feminisasi migrasi. Hal ini disebabkan ruang hidup perempuan direnggut untuk proyek-proyek energi skala besar.

Sebagai solusi strategis, ia mendesak agar pemerintah mengesahkan Undang-Undang Keadilan Iklim. Payung hukum ini harus mengadopsi kerangka interseksionalitas yang menjamin keadilan distributif, rekognisi, dan korektif bagi perempuan akar rumput, serta perlindungan bagi generasi mendatang.

Sementara Koordinator Pengembangan Usaha Konservasi Energi Kementerian Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Devi Laksmi mengakui perempuan memiliki posisi yang sangat penting dalam sektor energi.

”Dalam kehidupan sehari-hari perempuan memanfaatkan dan bergantung pada energi dalam melaksanakan kegiatannya dan dalam pengelolaan konsumsi energi di rumah tangga,” papar Devi.

Peran perempuan dalam transisi energi amat vital dan multidimensi. Salah satunya yakni penerapan gaya hidup hemat energi serta pemanfaatan sumber energi terbarukan yang lebih aman dan terjangkau di tingkat rumah tangga.

Kaum perempuan juga diharapkan berkontribusi secara aktif dalam menciptakan inovasi dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap energi terbarukan (EBT-KE).

Agar peran tersebut optimal, perlu peningkatan kapasitas berkelanjutan mengenai EBT-KE serta pelibatan perempuan secara penuh dan pengambilan keputusan strategis pengelolaan energi yang mencakup seluruh siklus mulai dari perencanaan implementasi hingga evaluasi.

Upaya meningkatkan inklusi jender melalui pengarusutamaan jender di sektor EBT-KE yakni penghapusan stigma negatif terkait jender, dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengembangan keahlian inklusi jender. Hal ini disertai kebijakan pendukung kesetaraan jender dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif.

Terkait kepemimpinan di sektor energi, Devi mengakui untuk bidang konservasi energi yang ada profesi auditor energi dan manajer energi, masih amat minim dari perempuan. ”Jadi kalau auditor energi baru 5 persen dan kalau manajer energi baru 3 persen,” paparnya.

Ada sejumlah tantangan untuk meningkatkan peran perempuan dalam transisi energi. Selain berkaitan dengan norma sosial dan budaya, perempuan memiliki beban ganda karena bekerja dan memiliki peran jender tradisional.

Maka, mendorong kapasitas dan pengetahuan perempuan sangat penting dalam mewujudkan keadilan ekologis.