Novel sebagai salah satu genre sastra tumbuh dan berkembang seiring perubahan sosial dan politik masyarakat. Dalam konteks Indonesia, novel tidak sekadar hadir sebagai sarana hiburan, melainkan juga sebagai medium untuk menggambarkan realitas sosial, relasi kuasa, serta berbagai ketimpangan politik yang dialami masyarakat. Melalui alur cerita dan karakter yang dibangun, novel mampu menyampaikan kritik politik tanpa harus tampil sebagai wacana politik yang kaku dan formal.
Dalam kajian sastra, novel dipahami sebagai teks yang lahir dari dialog antara pengarang dan lingkungan sosial tempat ia berada. Narasi yang dihadirkan umumnya bersumber dari pengalaman kolektif masyarakat yang kemudian diolah menjadi kisah fiksi dengan muatan makna sosial yang kuat. Oleh sebab itu, novel dapat dipandang sebagai dokumen kultural yang merekam sekaligus menafsirkan kondisi politik pada masa tertentu.
Anggraini dan Falah (2020) menekankan bahwa novel memiliki peran sosial sebagai medium kritik terhadap praktik dan relasi kekuasaan. Kritik tersebut tidak disampaikan secara gamblang, melainkan diwujudkan melalui konflik antartokoh, pengembangan alur, serta penggunaan simbol naratif yang merepresentasikan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Melalui pendekatan ini, novel mampu menyampaikan kritik politik secara halus, namun tetap memiliki daya pengaruh bagi pembacanya.
Dalam perkembangan sastra Indonesia mutakhir, isu-isu politik semakin sering muncul dalam novel. Tema-tema seperti kekerasan negara, pelanggaran hak asasi manusia, dominasi elite, hingga trauma sejarah dihadirkan melalui pengalaman hidup para tokohnya. Politik dalam novel tidak tampil dalam bentuk pidato atau kebijakan resmi, tetapi hadir sebagai pengalaman konkret yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu contoh dapat dilihat dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Karya ini merepresentasikan realitas politik Indonesia melalui kisah aktivis mahasiswa yang menjadi korban penculikan dan kekerasan aparat. Kritik politik disampaikan lewat penderitaan tokoh, trauma yang dialami keluarga korban, serta ingatan kolektif yang terus menghantui. Negara digambarkan sebagai kekuasaan yang represif, sementara individu berada pada posisi rentan dalam struktur kekuasaan tersebut.
Contoh lain terdapat dalam novel Negeri Para Bedebah karya Tere Liye. Novel ini menampilkan praktik kekuasaan melalui hubungan antara elite politik dan kepentingan ekonomi. Politik digambarkan sebagai arena tarik-menarik kepentingan, di mana hukum dan negara mudah dipengaruhi oleh modal dan kekuasaan. Kritik terhadap oligarki dan elite politik dihadirkan melalui konflik ekonomi serta dilema moral para tokohnya.
Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Pratami dkk. (2021) yang menyatakan bahwa novel Indonesia modern kerap menjadikan pengalaman personal tokoh sebagai pintu masuk untuk mengkritik sistem sosial dan politik yang lebih luas. Melalui kisah individu, pembaca diajak memahami bagaimana kebijakan dan praktik kekuasaan berdampak langsung pada kehidupan manusia.
Bahasa yang digunakan dalam novel bernuansa politik umumnya bersifat naratif dan simbolik. Pengarang memanfaatkan metafora, konflik batin, serta relasi antartokoh untuk menyamarkan kritik terhadap kekuasaan. Strategi ini memungkinkan novel tetap menjaga nilai estetika sastra sekaligus menyampaikan pesan politik secara reflektif.
Dengan demikian, novel tetap relevan sebagai medium kritik politik di Indonesia saat ini. Novel tidak hanya merekam kegelisahan sosial dan politik, tetapi juga menyediakan ruang refleksi bagi pembaca untuk memahami politik sebagai pengalaman manusiawi. Selama realitas politik masih ditandai oleh ketimpangan dan ketidakadilan, novel akan terus hidup sebagai medium kritik yang bermakna.
