Pantau - Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan yang dituduhkan dalam sidang pertamanya di pengadilan federal New York, Senin, 5 Januari 2026, setelah diduga diculik oleh personel militer Amerika Serikat dua hari sebelumnya.
Tepis Dakwaan Narkotika, Senjata, dan Pencucian UangDalam sidang yang digelar di pengadilan federal AS, Maduro menghadapi berbagai tuduhan berat, termasuk konspirasi terorisme narkoba, kepemilikan senjata api, perdagangan narkoba, dan pencucian uang.
"Saya tidak bersalah. Saya seorang pria yang baik," ujarnya melalui penerjemah di ruang sidang.
Istrinya, Cilia Flores, juga hadir dalam persidangan dan menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan pidana yang dikenakan padanya.
Sidang lanjutan terhadap pasangan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 Maret 2026.
Penangkapan Maduro dan istrinya menimbulkan kontroversi global, menyusul laporan bahwa mereka dibawa secara paksa ke wilayah Amerika Serikat oleh aparat militer AS pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Dunia Internasional Kecam Tindakan AS, Venezuela Lantik Presiden SementaraPasca penangkapan tersebut, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara.
Rodriguez resmi diambil sumpahnya pada Sabtu lalu dan langsung mengecam tindakan AS.
Dalam pidato pelantikannya, ia menyebut operasi tersebut sebagai "agresi militer yang tidak sah terhadap tanah air kita" dan menyampaikan keprihatinannya atas "penculikan dua pahlawan yang saat ini tengah disandera."
Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar rapat darurat pada Senin untuk membahas legalitas operasi militer AS di Venezuela.
China dan Rusia secara tegas mengecam tindakan militer tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyuarakan keprihatinan mendalam.
"Saya sangat prihatin bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tidak dihargai," ujarnya dalam pernyataan resmi.
Guterres memperingatkan bahwa langkah sepihak ini dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
Ia menegaskan bahwa hukum internasional dan Piagam PBB melarang "ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kesatuan wilayah atau kemerdekaan negara manapun."
Respons Publik AS TerbelahDi dalam negeri Amerika Serikat, tanggapan masyarakat terhadap operasi militer tersebut terbagi.
Survei yang dilakukan oleh The Washington Post terhadap 1.000 responden menunjukkan bahwa 40 persen mendukung langkah Presiden AS Donald Trump dalam menangkap Maduro, sementara 42 persen menolak tindakan tersebut.
