Mengapa Perbaikan Ekonomi dan Finansial pada 2026 Paling Diinginkan?

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas merekam penilaian publik yang meyakini kondisi stabilitas politik di tahun 2026 ini akan bertumpu pada kondisi ekonomi yang lebih baik serta terjaganya iklim demokrasi.

Sepertiga lebih responden (35,2 persen) menilai kondisi ekonomi ini turut menentukan stabilitas politik. Tentu saja penilaian ini tidak akan lepas dari kerja-kerja politik pemerintah bersama dinamika antarelite.

Ekonomi menjadi tumpuan karena menjadi pengalaman yang langsung dirasakan masyarakat keseharian. Susahnya mendapat pekerjaan dan kenaikan upah minimum yang masih belum sesuai harapan menjadi rentetan isu yang melekat dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi.

Meskipun kondisi ekonomi menjadi tumpuan, secara umum responden dalam jajak pendapat Litbang Kompas meyakini bahwa stabilitas politik relatif terjaga dan optimistis situasi politik di 2026 lebih baik lagi.

Hal ini juga bergantung pada bagaimana relasi negara dengan masyarakat sipil yang di 2025 mengalami dinamika politik. Hal itu terutama terkait sejumlah isu, di antaranya soal penanganan bencana di Sumatera yang menjadi perhatian publik.

Tak berhenti di situ, wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah, dari semula dipilih langsung kemudian akan dikembalikan pada pemilihan di DPRD, sedikit banyak akan memengaruhi suhu politik di awal tahun 2026.

Jika merujuk pendapat sosiolog Universitas Nasional Jakarta, Nia Elvina, dominannya aspek ekonomi dan finansial yang menjadi resolusi tahun 2026 ini tak lepas dari kondisi ekonomi yang relatif masih melemah.

Hal ini membuat ruang bagi aspirasi atau keinginan lain di luar ekonomi dan finansial menjadi menyempit.

Stabilitas pendapatan dan keberlangsungan pekerjaan dipandang sebagai prasyarat utama untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Resolusi memperbaiki kondisi ekonomi, terutama dalam hal finansial ini, utamanya ditunjukkan oleh kelompok responden generasi Z sebanyak 46,12 persen.

Generasi Z tercatat juga menjadi kelompok yang paling banyak membuat resolusi ingin karier lebih meningkat. Tak heran jika kemudian generasi ini juga tercatat paling banyak dan rutin membuat resolusi awal tahun.

Dominannya generasi Z dalam hal resolusi di bidang ekonomi ini juga tak lepas dengan fenomena di mana dalam lima tahun terkahir, isu keuangan hampir selalu masuk tiga besar resolusi masyarakat secara umum. Tentu, hal ini tak lepas dengan kondisi ekonomi terkini yang masih penuh ketidakpastian dan tantangan.

Kondisi ekonomi yang belum menentu turut berdampak persepsi publik pada harapan mereka di 2026 ini. Catatan Litbang Kompas merekam, upaya peningkatan pendapatan finansial yang diharapkan masyarakat akan dihadapkan pada tantangan yang tak mudah.

Merujuk survei konsumen dari Bank Indonesia sepanjang Mei-September 2025 menunjukkan keyakinan masyarakat akan ketersediaan lapangan pekerjaan berada di fase pesimistis, yakni kurang dari angka 100.

Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada laju pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai harapan. Laju pertumbuhan tertinggi yang mampu diraih sepanjang 2025 berada di angka 5,12 persen.

Angka ini masih jauh dari target pemerintah yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 sebesar 5,3 persen untuk 2025.

Kondisi ini pada akhirnya menuntut langkah dan kebijakan pemerintah, terutama dalam menyikapi sejumlah tantangan di atas. Publik menilai dengan kebijakan strategis dari pemerintah diyakini menjadi salah satu faktor dominan yang menentukan dinamika politik.

Dinamika politik yang sepanjang 2025 menjadi perhatian publik, seperti demonstrasi Agustus 2025, penanganan bencana Sumatera, sampai pada wacana perubahan sistem pilkada, sedikit banyak akan menjadi perhatian kembali publik di 2026 ini.