jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Arifki Chaniago menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang didukung Partai Golkar, PAN, PKB, Gerindra, dan NasDem perlu mempertimbangkan secara serius selera politik masyarakat.
Tanpa itu, wacana tersebut berisiko dipersepsikan semata sebagai agenda elite sekaligus mencerminkan jarak partai politik dengan rakyat.
BACA JUGA: Soal Pilkada via DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Presiden Prabowo
Menurut Arifki Chaniago, sebelum mendorong perubahan sistem, partai politik seharusnya memastikan kebijakan tersebut benar-benar sejalan dengan harapan publik.
Pasalnya, posisi kepala daerah memiliki keterkaitan yang sangat langsung dan intens dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
BACA JUGA: Idrus Marham Tegaskan Pilkada Tidak Langsung Bukan Pragmatisme
“Kepala daerah bukan sekadar produk kompromi politik. Mereka berhadapan langsung dengan warga—mulai dari pelayanan publik, konflik sosial, hingga penanganan bencana. Karena itu, selera masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan,” ujar Arifki, Selasa (6/1/2026).
Dia mengingatkan apaabila partai politik gagal membaca preferensi publik secara serius, perubahan sistem Pilkada justru berpotensi memicu resistensi sosial.
BACA JUGA: Politikus Demokrat Nilai Pilkada via DPRD Bukan Solusi Menyelesaikan Politik Uang
Menurutnya, Pilkada langsung selama ini memberi ruang partisipasi yang kuat bagi masyarakat untuk merasa memiliki pemimpinnya. Ketika mekanisme tersebut dialihkan ke DPRD tanpa komunikasi publik yang memadai, masyarakat berisiko merasa dipinggirkan dari proses politik yang sangat menentukan hidup mereka.
“Perubahan sistem Pilkada itu ibarat mengganti menu utama di rumah makan tanpa bertanya kepada pelanggan. Dapur mungkin merasa lebih efisien, tetapi jika pelanggan tidak cocok, mereka bisa protes atau pergi. Dalam politik, ‘pergi’ itu bisa bermakna apatis atau kemarahan kolektif,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini menambahkan jika alasan utama Pilkada lewat DPRD adalah untuk menekan biaya politik, maka pembenahan seharusnya difokuskan pada tata kelola pemilu.
Salah satunya dengan memperbaiki proses rekrutmen penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, yang selama ini dinilai masih terlalu kental dengan kepentingan partai politik.
Menurut Arifki, langkah paling mendasar yang perlu dilakukan partai politik adalah mengharamkan praktik mahar politik disertai komitmen sanksi tegas, termasuk diskualifikasi calon jika terbukti melanggar.
Selain itu, partai perlu menyiapkan proses kaderisasi dan sosialisasi calon kepala daerah sejak dini agar kandidat memiliki cukup waktu membangun relasi dan kepercayaan publik.
“Selama ini tidak terlihat sinkronisasi yang jelas. Ketika parpol menilai Pilkada langsung tidak efektif, pada saat yang sama mereka juga gagal mendorong hadirnya anggota DPRD yang benar-benar berkualitas. Jangan sampai, setelah Pilkada lewat DPRD lolos, justru muncul praktik di mana anggota DPRD sepenuhnya ditentukan oleh partai, bukan oleh rakyat,” tegasnya.
Dia mengingatkan kesalahan membaca suasana batin publik membawa risiko politik yang besar bagi partai ke depan. Dampaknya bukan hanya penolakan terhadap wacana Pilkada lewat DPRD, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap partai politik menjelang Pileg 2029.
Lebih lanjut, Arifkimengatakan ketika partisipasi publik sedang tinggi di ruang digital dan kualitas anggota DPRD belum sepenuhnya teruji, parpol justru berisiko berhadap-hadapan dengan arus tersebut.
“Jika kepercayaan publik goyah, stabilitas politik ikut dipertaruhkan. Seharusnya parpol belajar dari gelombang demonstrasi Agustus 2025, yang puncaknya dipicu oleh pernyataan-pernyataan anggota DPR yang tidak sejalan dengan kebatinan masyarakat,” pungkasnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
