Jakarta, VIVA – Pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jakarta menjadi momentum penegasan soliditas internal partai dan konsolidasi dini menghadapi Pemilu 2029.
Hal tersebut disampaikan oleh Bendahara Umum (Bendum) DPP PPP Imam Fauzan dalam sambutan saat saat membuka Muswil X PPP Jakarta, Selasa, 6 Januari 2026.
Fauzan menekankan pentingnya mengakhiri pertengkaran internal dan menjadikan Jakarta sebagai contoh persatuan bagi daerah lain.
“Saya yakin teman-teman sudah paham tentang itu. Saya mohon Pak, sudahlah kita bertengkar. Saya mohon, jadikan Jakarta dalam hal soliditas menjadi contoh untuk provinsi lain,” kata Fauzan.
Menurut Fauzan, Pemilu 2029 akan jauh lebih berat dibanding Pemilu 2024 karena adanya tahapan verifikasi faktual. Berbeda dengan pemilu sebelumnya hanya sebatas verifikasi administrasi.
“Ingat, pemilu 2029 tidak sama dengan pemilu 2024 Pak. Kenapa saya bilang begitu? 2024 kita hanya melalui verifikasi administrasi, 2029 berbeda total, karena kita harus melalui verifikasi faktual,” katanya.
Fauzan mengingatkan agar target politik disusun secara realistis dan dipersiapkan jauh hari. Terutama menyiapkan calon legislatif (caleg) terbaik.
- Dok. Istimewa
Fauzan juga menyinggung jika Muswil X DPW PPP Jakarta ini adalah yang ke 15 dari seluruh DPW PPP di Indonesia. Menurutnya, pada tanggal 10 Januari mendatang sudah ada 24 DPW yang melaksankan Muswil.
"Ini (Jakarta) yang ke 15, intinya tanggal 10 (Januari) itu total 24 DPW (sudah Muswil)," ujar Fauzan.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Provinsi Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, menegaskan pelaksanaan Muswil X ini merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) partai.
“Dalam AD/RT kita jelas 3 bulan setelah muktamar, maka wajib untuk musyawarah wilayah. 3 bulan setelah muswil, maka wajib untuk menyelenggarakan muscab di seluruh pengurus tingkatan DPC di Jakarta ini,” ujar Saiful.
Menurutnya, tidak ada ruang tawar-menawar dalam menjalankan konstitusi partai. Sebab, AD/ART harus selalu menjadi tumpuan untuk mengambil tindakan.
“Yang menjadi tumpuan kita adalah AD/ART yang menegaskan seperti itu maka tidak ada tawar-menawar,” kata ex Wamenag.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan dan regenerasi kepemimpinan PPP Jakarta agar tidak putus di masa mendatang.
