Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, BOGOR
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera memulai pembangunan proyek waste-to-energy atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) pada awal tahun ini. Langkah strategis tersebut diambil untuk mengatasi permasalahan sampah yang kian meningkat di berbagai wilayah Indonesia.
Pada kesempatan tersebut Mensesneg menjelaskan bahwa proyek PSEL akan dibangun di 34 titik yang tersebar di 34 kabupaten/kota. Fokus utama pembangunan ini adalah daerah yang memiliki volume timbunan sampah harian mencapai rata-rata 1.000 ton per hari. Program ini diharapkan mampu mengurangi beban lingkungan secara signifikan sekaligus menekan risiko kesehatan masyarakat akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola.
“Waste to Energy akan dibangun di 34 kabupaten/kota atau di 34 titik yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari. Ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers usai Taklimat Awal Tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Selasa, 6 Januari 2026.
Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa proyek PSEL merupakan satu dari 18 proyek hilirisasi strategis yang masuk dalam agenda kerja periode Januari hingga Maret 2026. Proyek-proyek tersebut sebelumnya telah melewati tahap prastudi kelayakan dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp600 triliun, yang realisasinya akan dipimpin langsung oleh Danantara Indonesia.
PSEL sendiri merupakan teknologi pengolahan sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi sumber energi alternatif seperti panas, listrik, atau bahan bakar. Implementasi teknologi ini diharapkan dapat mendukung kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi konvensional seperti batu bara.
Selain pengolahan sampah, pemerintah juga berencana melakukan groundbreaking untuk proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Proyek ini bertujuan mengolah batu bara berkalori rendah menjadi gas alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor gas LPG.
“Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, program-program di bidang pertanian juga,” tutup Prasetyo.
Editor: Redaktur TVRINews
