Pikiran Manusia Bukan Lagi Miliknya Sendiri

Ada satu kebohongan halus yang hari ini kita terima sebagai kebenaran: bahwa kebebasan berpikir masih sepenuhnya berada di tangan manusia. Kita merasa bebas karena tidak ada larangan berbicara, tidak ada sensor yang terlihat, dan tidak ada paksaan yang memaksa kita untuk percaya pada satu hal tertentu. Namun justru di situlah masalahnya bermula. Kekuasaan modern tidak lagi bekerja dengan cara membungkam, melainkan dengan cara membentuk.

Di era algoritma, pikiran manusia tidak direbut melalui represi, tetapi diarahkan melalui arsitektur informasi. Kita hidup dalam sistem yang terus-menerus memilihkan apa yang pantas muncul di hadapan kita. Bukan secara acak, melainkan berdasarkan kepentingan ekonomi, logika atensi, dan kepentingan kekuasaan yang bekerja senyap. Setiap guliran layar adalah keputusan politik kecil yang tidak pernah kita sadari sebagai keputusan.

Algoritma sering dipresentasikan sebagai teknologi netral. Ia digambarkan bekerja berdasarkan data, tanpa emosi, tanpa ideologi. Padahal netralitas itu ilusi. Tidak ada sistem yang bebas nilai ketika ia dirancang untuk mengatur perhatian jutaan manusia. Data yang dipakai adalah data perilaku manusia, dan tujuan akhirnya bukan pencerahan publik, melainkan keterlibatan yang terus-menerus. Dalam logika ini, pikiran manusia bukan subjek yang harus dilindungi, tetapi sumber daya yang harus dioptimalkan.

Di titik ini, kekuasaan bekerja tanpa wajah. Tidak ada aktor tunggal yang bisa dituding, tidak ada institusi yang mudah disalahkan. Namun justru karena itulah ia efektif. Ketika pikiran dibentuk oleh apa yang terus diulang, maka batas antara opini pribadi dan hasil rekayasa sistem menjadi kabur. Kita mengira sedang menyusun sikap, padahal sering kali hanya sedang mengafirmasi apa yang sudah dipilihkan untuk kita.

Dampaknya terasa jelas dalam kehidupan politik dan ruang publik. Polarisasi tidak selalu lahir dari perbedaan ideologi yang tajam, tetapi dari ekosistem informasi yang sengaja dipisah-pisahkan. Algoritma bekerja dengan logika segmentasi: setiap orang diberi dunia versinya sendiri. Yang satu hidup dalam kemarahan, yang lain dalam ketakutan, yang lain lagi dalam rasa benar yang absolut. Dialog tidak mati karena manusia tidak mau berbicara, tetapi karena mereka tidak lagi hidup dalam realitas yang sama.

Dalam situasi seperti ini, demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan kedalaman deliberatifnya. Pemilihan umum bisa tetap ada, kebebasan berpendapat tetap dijamin, namun kesadaran publik melemah. Ketika opini dibentuk oleh emosi yang terus dipompa, keputusan politik tidak lagi lahir dari pertimbangan rasional, melainkan dari reaksi cepat yang sudah diarahkan. Pikiran menjadi arena kontestasi yang tidak pernah diumumkan sebagai kontestasi.

Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah normalisasinya. Kita mulai menganggap wajar bahwa perhatian publik bisa dikendalikan. Wajar bahwa emosi massa bisa diprediksi. Wajar bahwa preferensi politik bisa dibaca bahkan sebelum diucapkan. Dalam normalisasi ini, manusia tidak merasa kehilangan apa pun, karena kehilangan itu terjadi secara perlahan. Tidak ada momen dramatis, tidak ada titik runtuh yang jelas. Yang ada hanya pergeseran pelan dari subjek yang berpikir menjadi objek yang dianalisis.

Tentu, akan keliru jika menyederhanakan persoalan ini sebagai konspirasi teknologi. Algoritma tidak beroperasi sendirian. Ia berkelindan dengan kepentingan ekonomi, kekuasaan politik, dan budaya digital yang memuja kecepatan. Negara sering kali tertinggal dalam regulasi, sementara korporasi teknologi bergerak jauh lebih cepat. Dalam kekosongan inilah, pikiran manusia menjadi medan yang paling rentan.

Masalah utamanya bukan bahwa teknologi menjadi terlalu kuat, melainkan bahwa kesadaran publik menjadi terlalu lelah untuk melawan. Dalam banjir informasi yang tak pernah berhenti, berpikir kritis menjadi kerja berat. Dan ketika berpikir kritis terasa melelahkan, manusia memilih jalan pintas: mengikuti arus, mempercayai yang familiar, menolak yang mengganggu kenyamanan.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka politik masa depan tidak lagi dimenangkan oleh gagasan terbaik, melainkan oleh pengelolaan atensi paling efektif. Kekuasaan tidak lagi perlu meyakinkan publik dengan argumentasi, cukup memastikan pesan tertentu terus muncul, terus diulang, dan terus terasa relevan. Dalam situasi seperti itu, pikiran manusia masih bergerak, tetapi arahnya sudah dipetakan.

Menjaga agar pikiran tetap menjadi milik sendiri di era ini bukan sekadar urusan individual, melainkan persoalan politik. Ia menuntut regulasi yang berpihak pada kepentingan publik, literasi digital yang tidak sekadar teknis, dan kesadaran kolektif bahwa kebebasan berpikir tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada sistem yang tidak pernah diminta untuk peduli pada kebenaran.

Pada akhirnya, tantangan terbesar manusia hari ini bukanlah melawan algoritma sebagai teknologi, melainkan melawan kenyamanan yang membuat kita rela menyerahkan kedaulatan berpikir. Karena begitu pikiran tidak lagi sepenuhnya milik manusia, maka demokrasi, kebebasan, dan pilihan politik hanya tinggal prosedur tanpa jiwa.