Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa pemerintah segera memulai pembangunan proyek "Waste to Energy" atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang akan diluncurkan di 34 titik.
Prasetyo menjelaskan proyek PSEL merupakan bagian dari program hilirisasi yang akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan ini hingga Maret mendatang.
"Berkenaan dengan (proyek) Waste to Energy yang akan dibangun di 34 kabupaten/kota atau di 34 titik, yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah," kata Prasetyo saat memberikan keterangan di media center kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Prasetyo menjelaskan bahwa proyek PSEL segera diluncurkan karena volume timbunan sampah harian mencapai rata-rata 1.000 ton per hari.
Oleh karenanya, pembangunan PSEL diharapkan mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah.
Adapun PSEL merupakan salah satu dari 18 proyek hilirisasi strategis yang akan mulai dikerjakan pada periode Januari hingga Maret 2026.
Pemerintah menyampaikan bahwa 18 proyek hilirisasi tersebut telah melewati tahap prastudi kelayakan dan diperkirakan memiliki nilai investasi mencapai Rp600 triliun. Realisasi investasi proyek-proyek tersebut akan dipimpin langsung oleh Danantara Indonesia.
PSEL sendiri merupakan proses pengolahan sampah yang tidak dapat didaur ulang melalui teknologi untuk menghasilkan energi, seperti panas, listrik, atau bahan bakar alternatif.
Teknologi ini diharapkan dapat mendukung kemandirian energi nasional, mengurangi volume sampah terbuka, serta menekan ketergantungan terhadap energi konvensional seperti batu bara.
Selain proyek "Waste to Energy", Prasetyo juga menyebut bahwa pemerintah akan segera melakukan groundbreaking proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).
DME adalah salah satu bagian dari hilirisasi batu bara, di mana batu bara berkalori rendah diolah menjadi gas alternatif. Hal ini diharapkan bisa mengurangi kebutuhan Indonesia terhadap gas LPG.
“Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, program-program di bidang pertanian juga,” tutup Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan proyek PSEL merupakan bagian dari program hilirisasi yang akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan ini hingga Maret mendatang.
"Berkenaan dengan (proyek) Waste to Energy yang akan dibangun di 34 kabupaten/kota atau di 34 titik, yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah," kata Prasetyo saat memberikan keterangan di media center kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Prasetyo menjelaskan bahwa proyek PSEL segera diluncurkan karena volume timbunan sampah harian mencapai rata-rata 1.000 ton per hari.
Oleh karenanya, pembangunan PSEL diharapkan mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah.
Adapun PSEL merupakan salah satu dari 18 proyek hilirisasi strategis yang akan mulai dikerjakan pada periode Januari hingga Maret 2026.
Pemerintah menyampaikan bahwa 18 proyek hilirisasi tersebut telah melewati tahap prastudi kelayakan dan diperkirakan memiliki nilai investasi mencapai Rp600 triliun. Realisasi investasi proyek-proyek tersebut akan dipimpin langsung oleh Danantara Indonesia.
PSEL sendiri merupakan proses pengolahan sampah yang tidak dapat didaur ulang melalui teknologi untuk menghasilkan energi, seperti panas, listrik, atau bahan bakar alternatif.
Teknologi ini diharapkan dapat mendukung kemandirian energi nasional, mengurangi volume sampah terbuka, serta menekan ketergantungan terhadap energi konvensional seperti batu bara.
Selain proyek "Waste to Energy", Prasetyo juga menyebut bahwa pemerintah akan segera melakukan groundbreaking proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).
DME adalah salah satu bagian dari hilirisasi batu bara, di mana batu bara berkalori rendah diolah menjadi gas alternatif. Hal ini diharapkan bisa mengurangi kebutuhan Indonesia terhadap gas LPG.
“Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, program-program di bidang pertanian juga,” tutup Prasetyo.
