Krisis Venezuela pada Januari 2026 menunjukkan bagaimana Amerika Serikat (AS) menggunakan komunikasi publik secara intensif untuk membentuk opini domestik dan global. Operasi militer pada 3 Januari 2026, yang menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores di Caracas, didukung narasi kuat dari pemerintah AS untuk melegitimasi tindakan tersebut.
Di sinilah Framing Theory dari Robert Entman berperan penting. Menurut Entman (1993), framing adalah proses memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah isu untuk mempromosikan interpretasi tertentu. Framing melibatkan empat elemen utama: mendefinisikan masalah (problem definition), mengidentifikasi penyebab (causal interpretation), menilai secara moral (moral evaluation), dan merekomendasikan solusi (treatment recommendation). Dengan framing, pembuat pesan bisa membuat audiens melihat suatu peristiwa sesuai sudut pandang yang diinginkan.
AS menerapkan ini secara sistematis. Mereka mendefinisikan masalah sebagai "ancaman narkoba dari kartel yang dipimpin Maduro", mengidentifikasi Maduro sebagai penyebab utama, menilainya sebagai kejahatan moral yang merugikan rakyat Amerika, serta merekomendasikan penangkapan sebagai solusi hukum yang adil. Pernyataan Presiden Donald Trump, Sekretaris Negara Marco Rubio, dan Jaksa Agung Pam Bondi menekankan operasi ini sebagai "penegakan hukum" berdasarkan dakwaan narco-terrorism sejak 2020, bukan invasi. Foto Maduro ditahan yang dibagikan Trump di Truth Social, serta konferensi pers di Mar-a-Lago, memperkuat frame ini: aksi heroik melawan kejahatan terorganisir, sambil menjanjikan "pembangunan kembali Venezuela" termasuk infrastruktur minyaknya.
Komunikasi publik ini efektif membujuk audiens domestik AS dan komunitas Venezuela di luar negeri, di mana banyak yang merayakan di jalanan. Media Barat banyak mengamplifikasi narasi ini, didukung oposisi Venezuela seperti Maria Corina Machado yang menyambut baik.
Namun, framing AS tidak sepenuhnya berhasil secara global. Rusia, China, Kuba, dan beberapa negara Amerika Latin mengutuknya sebagai "agresi imperialis" dan pelanggaran kedaulatan. Reaksi terpecah ini menunjukkan tantangan komunikasi publik di era multipolar, di mana narasi satu pihak sulit mendominasi sepenuhnya.
Secara keseluruhan, kasus ini mengilustrasikan bagaimana komunikasi publik melalui framing dan saluran digital menjadi alat krusial untuk melegitimasi tindakan kontroversial. Di era informasi cepat, kekuatan bukan hanya militer, tapi juga kemampuan mengendalikan cerita yang diceritakan ke dunia.
