Awal tahun 2026 dibuka dengan sebuah pesan kepemimpinan yang sangat jelas dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kepala Negara tidak sekadar mengumpulkan para menteri untuk mendengar laporan rutin, tetapi memimpin langsung evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Bagi saya, langkah ini merupakan contoh konkret bagaimana seorang presiden bekerja: cepat, fokus, dan berorientasi pada solusi.
Retret Hambalang memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo adalah sosok man of action. Seluruh menteri hadir membawa paparan berbasis data, indikator kinerja, serta hambatan lapangan yang mereka hadapi. Dari sektor ekonomi, infrastruktur, pangan, hingga kesehatan dan pariwisata, setiap persoalan dibuka secara transparan. Presiden kemudian mendorong diskusi terbuka lintas kementerian untuk memastikan kendala tidak berlarut menjadi alasan pembenar lambannya eksekusi kebijakan.
Salah satu pemaparan utama adalah capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir 2025, pemerintah telah berhasil menjangkau 55 juta penerima manfaat melalui 19.000 Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Setiap SPPG memiliki kapasitas rata-rata 2.800 hingga 3.000 porsi makanan per hari dengan standar minimal 700 kilokalori dan 25 gram protein per porsi. Program ini didukung anggaran nasional sebesar Rp420 triliun pada tahun 2025 dengan tingkat realisasi 92,5 persen. Dampaknya mulai terasa: serapan bahan baku dari petani lokal telah mencapai 65 persen, serta integrasi dengan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di seluruh provinsi.
Baca Juga: The Quiet Architect Behind Indonesia’s Tourism Momentum
Untuk 2026, Presiden menetapkan target lebih ambisius: pembangunan hingga 35.000 unit SPPG guna melayani 82,9 juta warga. Target tersebut tidak berdiri sendiri. Kementerian Keuangan diminta menjaga disiplin fiskal dengan mengalihkan efisiensi belanja birokrasi minimal 15 persen ke program berdampak langsung. Kementerian Pertanian diarahkan meningkatkan produksi beras nasional menjadi 33,5 juta ton GKG, cetak sawah baru 500 ribu hektar, serta mendekatkan Indonesia pada swasembada penuh. Kementerian Perindustrian diperintahkan memastikan hilirisasi dan manufaktur tumbuh di atas 6 persen agar kapasitas ekonomi nasional makin kuat menopang pembiayaan program rakyat.
Yang tidak kalah penting adalah peran pembenahan aparatur. KemenPANRB melaporkan bahwa sepanjang 2025 telah dilakukan pemangkasan 43 persen proses bisnis layanan publik pusat, integrasi 2.700 aplikasi ke dalam SPBE, serta pengoperasian Mal Pelayanan Publik di 212 daerah. Presiden mendorong agar 2026 menjadi tahun percepatan merit system penuh bagi 4,3 juta ASN dan seluruh perizinan investasi dipercepat secara digital. Mesin birokrasi harus lincah agar kebijakan presiden benar-benar turun menjadi manfaat nyata.
Dari perspektif sektor pariwisata—bidang yang sehari-hari saya geluti melalui Indonesian Tourism Investor Club—retret ini memberi arah yang sangat strategis. Pariwisata hanya bisa tumbuh apabila ditopang konektivitas. Karena itu arahan Presiden kepada Kementerian Perhubungan menjadi kunci. Pada 2025, Kemenhub telah meningkatkan kapasitas 16 bandara, mengembangkan 8 rute direct flight baru ke destinasi unggulan, serta memperkuat 12 pelabuhan laut. Untuk 2026, Presiden mendorong penambahan 25 rute penerbangan internasional langsung, integrasi moda transportasi menuju lima Destinasi Super Prioritas, dan penyediaan 1.200 bus listrik destinasi untuk menekan biaya perjalanan wisatawan hingga 20 persen.
Di sisi lain, pariwisata modern juga menuntut jaminan keamanan kesehatan. Presiden mengarahkan Kementerian Kesehatan memperkuat ekosistem pendukung wisata melalui sertifikasi 1.870 hotel dan 950 restoran kawasan wisata, pembentukan 50 klinik wisata berstandar internasional, layanan kesehatan turis di 38 bandara, serta pelatihan 120 ribu tenaga kesehatan siaga destinasi. Sektor gastronomi nasional didorong naik kelas dengan standar higienitas dan gizi yang lebih terukur sehingga kuliner Indonesia semakin kompetitif di mata dunia.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia 2026: Peluang di Tengah Ancaman
Bagi dunia usaha dan investor, pendekatan Presiden dalam retret ini membawa optimisme baru. Solusi dibahas langsung di depan presiden, keputusan diambil berdasar data, dan menteri diberi target dengan tenggat waktu yang tegas. Inilah yang dibutuhkan Indonesia: konsolidasi nilai, konsolidasi program, dan konsolidasi aksi.
Saya meyakini bahwa Retret Hambalang bukan sekadar tradisi baru, tetapi mekanisme strategis untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif. Presiden telah memberi contoh bahwa kepemimpinan bukan diukur dari banyaknya wacana, melainkan dari keberanian mengevaluasi diri dan mendorong eksekusi tanpa kompromi.
Indonesia sedang bergerak. Dan sebagaimana yang selalu saya yakini, masa depan bangsa ini hanya dapat dibangun oleh para pemimpin yang berani bertindak. Presiden Prabowo telah menunjukkan arah itu dengan sangat terang di awal tahun ini.




:strip_icc()/kly-media-production/medias/5467270/original/068600500_1767869095-IMG_7802.jpeg)