Jakarta, IDN Times – Kehadiran personel TNI dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan terdakwa Nadiem Makarim menuai sorotan tajam. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan pengadilan umum merupakan wilayah yudikatif yang merdeka dan harus sepenuhnya bebas dari pengaruh militer.
“TNI itu alat negara untuk melaksanakan kebijakan negara di sektor pertahanan, bukan satuan pengamanan di ruang sidang. TNI bukan satpam jaksa. Pengadilan umum adalah wilayah yudikatif yang merdeka dan harus bebas dari pengaruh militer,” kata dia, dikutip Rabu (7/1/2026).
Usman menilai kehadiran aparat militer berseragam di ruang sidang berpotensi merusak prinsip peradilan yang adil serta mencederai supremasi sipil dalam sistem hukum Indonesia.
