jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan sulit mengatakan jika seorang pengusaha sukses masuk menjadi menteri menjamin tidak akan korupsi.
Hal ini karena bisa saja usaha diuntungkan dengan masuknya pengusaha ke pemerintahan.
BACA JUGA: Sidang Kasus Korupsi Laptop, Nadiem Didakwa Terima Rp 809,59 Miliar
“Jadi harus dibedah mendalam, apakah betul—betul tidak ada keuntungan personal dalam pengadaan (laptop chromebook) tersebut,” kata Fatahillah.
Hal ini disampaikan Fatahillah menanggapi nota keberatan terdakwa Nadiem Makarim, saat menjalani sidang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop chroomebook, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/1).
BACA JUGA: Walkot Semarang Disebut Titip 3 Pengusaha ke Nadiem untuk Proyek Chromebook
Dalam eksespi itu Nadiem menyebut menjadi menteri adalah niatnya mengabdi kepada negara, meski itu justru membuat kekayaannya makin menurun.
Selain itu, Nadiem menegaskan bahwa ia dilahirkan dari keluarga antikorupsi.
BACA JUGA: Soroti Kasus Nadiem, Eks Hakim MK: Pengusaha Sukses tak Menjamin Bebas Korupsi
Dosen pengajar Fakultas Hukum UGM ini juga menjelaskan, soal Nadiem yang mengaku tidak menerima uang dari dugaan korupsi itu.
Menurut Fatahillah, unsur memperkaya itu adalah sebab dari unsur merugikan keuangan negara yang dihitung berdasarkan dampak yang terjadi.
Unsur memperkaya itu melihat siapa saja yang bertambah kekayaan secara melawan hukum dalam perbuatannya.
Dalam konteks ini, kata Fatahillah, unsur memperkaya juga sifatnya alternatif. Bisa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
“Sehingga (unsur pidana) tidak wajib memperkaya diri. Walaupun jika dalam dakwaan ada memperkaya diri, hal itu harus ditunjukan apakah ada hubungan kausalitas atau tidak dengan kerugian yang terjadi,” papar Fatahillah.
Disinggung tentang apakah sebuah kebijakan pemerintah seperti pengadaan laptop chromebook ini bisa menjadi pidana dan bukan kesalahan administrasi saja?
Fatahillah menjelaskan, kalau murni kebijakan yang sudah sesuai AAUPB, maka hanya bisa diperiksa administratif.
“Namun jika kebijakan tersebut dibuat dengan penyalahgunaan wewenang, maka bisa masuk dalam rezim korupsi, sebaiknya diperiksa lebih lanjut,” tegasnya.
Menurut Fatahillah, eksepsi yang dibacakan Nadiem di persidangan, jika sudah bicara fakta hukum, maka sudah masuk nota pembelaan, bukan lagi keberatan.
“Jadi sebagian besar topiknya akan dipertimbangkan hakim dalam putusan akhir, bukan putusan sela untuk menjawab keberatan ini," pungkas dia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
