Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2025 sebagai langkah evaluasi kinerja sekaligus penajaman arah kebijakan strategis menuju tahun 2026.
Pertemuan ini menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase refleksi dan konsolidasi kelembagaan bagi Kemenko Infra. Fokus utama diarahkan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis agar pembangunan kewilayahan tetap selaras dengan agenda nasional dan arahan Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengawali rapat dengan menyampaikan penurunan angka kematian akibat kecelakaan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 sebesar 27 persen berdasarkan data Kakorlantas.
Menko AHY menilai capaian ini merupakan hasil kerja lintas sektor yang perlu dijadikan bahan perbaikan untuk menghadapi Mudik Lebaran mendatang.
Selama tahun 2025, Kemenko Infra telah berperan sebagai penghubung kebijakan dalam mengawal rehabilitasi pascabencana, infrastruktur dasar, serta pemerataan wilayah. Menko AHY menyebut tantangan utama bukan hanya pada sumber daya, melainkan pada kecepatan pengambilan keputusan dan sinkronisasi kebijakan di lapangan.
Dalam arahannya, Menko AHY menekankan pentingnya pembangunan kawasan yang berbasis pada karakter unik masyarakat setempat, seperti wilayah perdesaan dan kampung-kampung.
“Pembangunan kawasan harus menjaga wajah asli daerahnya. Justru kekuatan kita ada pada desa, kampung, dan komunitas yang memiliki identitas, keunikan, serta inisiatif lokal. Dengan dukungan pemerintah, kawasan-kawasan ini bisa menjadi destinasi yang menarik, nyaman, dan bernilai ekonomi,” ujar Menko AHY dalam keterangannya, Rabu 7 Januari 2026.
Ia menambahkan bahwa pembangunan tidak selamanya harus berskala besar atau mahal, namun harus menghadirkan contoh nyata melalui pilot project yang melibatkan partisipasi warga.
“Kita perlu fokus pada kawasan yang ditata dengan baik, dilindungi lingkungannya, sekaligus dihidupkan kembali sebagai destinasi wisata. Jika ada contoh nyata, masyarakat akan lebih mudah bergerak bersama. Pemerintah hadir sebagai fasilitator dan penguat kolaborasi,” lanjutnya.
Menatap tahun 2026, Menko AHY menegaskan fase penguatan eksekusi di mana Kemenko Infra bertugas memastikan seluruh program teknis berjalan sesuai prioritas Presiden tanpa mengambil alih tugas teknis kementerian di bawahnya.
Menko AHY juga memerintahkan jajarannya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait percepatan rekonstruksi infrastruktur dasar, pembangunan perumahan, pemenuhan air bersih, serta integrasi hunian dengan fasilitas umum.
“Arahan tersebut telah disetujui, dan Presiden telah meminta Menteri Sekretaris Negara untuk segera menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tolong ini ditindaklanjuti. Saya sampaikan hal ini di awal Rapim karena ini bukan sekadar informasi, melainkan agenda kerja yang harus segera dijalankan. Saya minta seluruh jajaran menangkap ini sebagai prioritas lintas kementerian/lembaga,” tegas Menko AHY.
Sekretaris Menko Infra, Ayodhia G. L. Kalake, menambahkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya terus memastikan tata kelola organisasi tetap adaptif dan akuntabel meski di tengah penyesuaian anggaran.
“Sepanjang 2025, Sekretariat Kemenko berfokus memastikan seluruh fungsi manajerial, kelembagaan, dan tata kelola berjalan efektif, akuntabel, serta adaptif. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas dukungan koordinasi kebijakan,” kata Ayodhia.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Nazib Faizal, menyatakan bahwa infrastruktur harus menghadirkan keadilan agraria dan ketertiban tata ruang.
“Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus menghadirkan pemerataan wilayah, keadilan agraria, dan ketertiban tata ruang yang berkelanjutan,” tegas Nazib.
Laporan kinerja juga disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R. M. Manuhutu terkait transportasi terintegrasi, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Muhammad Rachmat Kaimuddin mengenai Inpres irigasi dan jalan daerah, serta Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan Ronny Ariuly Hutahayan mengenai kolaborasi strategis sektor perumahan.
Editor: Redaktur TVRINews
