Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mencatat sebanyak 2.644 kejadian bencana atau musibah melanda sembilan kabupaten/kota di Pulau Dewata sepanjang tahun 2025. Pohon tumbang dan banjir menjadi jenis bencana yang paling banyak terjadi.
“Jumlah bencana sepanjang tahun 2025 mencapai 2.644 kejadian yang didominasi pohon tumbang sebanyak 880 kejadian, disusul banjir 482 kejadian, tanah longsor 365 kejadian, kebakaran 152 kejadian, serta angin kencang dan hujan deras sebanyak 294 kejadian,” kata Kalaksa BPBD Bali I Gede Teja saat dihubungi, Rabu (7/1).
Dampak dari rangkaian bencana tersebut mengakibatkan 1.609 rumah rusak, 76 hektare hutan terbakar, 45 korban meninggal dunia, 18 orang luka-luka, serta empat orang dinyatakan hilang. Estimasi kerugian materiil mencapai Rp 146,9 miliar.
“Sebaran kejadian terjadi di seluruh kabupaten/kota di Bali dengan intensitas tinggi di wilayah berpenduduk padat, kawasan aliran sungai, perbukitan, serta daerah rawan cuaca ekstrem. Secara temporal, lonjakan kejadian tampak signifikan pada bulan-bulan dengan curah hujan tinggi, khususnya pada awal dan akhir tahun,” ujarnya.
Menurut Teja, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan bantuan sosial tunai sebesar Rp 14,05 miliar dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan logistik dasar, termasuk penyediaan sekitar 5 ribu liter air bersih untuk membantu warga terdampak.
Teja berharap data kejadian bencana tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan ke depan, khususnya menghadapi potensi bencana pada tahun 2026.
Adapun potensi bencana alam yang perlu diantisipasi meliputi banjir dan genangan di kawasan perkotaan serta daerah aliran sungai (DAS), tanah longsor di wilayah perbukitan dan lereng jenuh air, cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang dan petir, serta gelombang tinggi dan abrasi di wilayah pesisir selatan Bali.
Berdasarkan pemetaan risiko dan prakiraan cuaca, wilayah prioritas yang memerlukan perhatian khusus meliputi kawasan perkotaan dan dataran rendah dengan sistem drainase terbatas, wilayah perbukitan dan hulu DAS yang memiliki riwayat longsor, serta kawasan pesisir selatan Bali yang rentan terhadap cuaca laut ekstrem.
“Penanggulangan bencana tidak berhenti pada penanganan kejadian, tetapi harus diperkuat pada fase pra-bencana melalui pengurangan risiko, peningkatan kesiapsiagaan, dan kolaborasi lintas sektor,” kata Teja.
