Ambisi besar Indonesia untuk membawa energi nuklir ke dalam sistem kelistrikan nasional kini memasuki babak baru yang sangat menentukan. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, membeberkan bahwa pembentukan Badan Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) kini tinggal menunggu ketukan palu dari Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini dipandang bukan sekadar urusan administrasi biasa. Kehadiran NEPIO akan menjadi kunci pembuka bagi rencana besar pemerintah dalam RUPTL 2025–2034, yang menargetkan penggunaan tenaga nuklir sebesar 2x250 MW dalam sepuluh tahun ke depan di Sumatera dan Kalimantan.
"Perpres sekarang di meja Presiden, jadi tinggal nunggu," ujar Eniya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (7/1/2026).
Baca Juga: Trump saat Dengar Iran Kembali Mengembangkan Senjata Nuklir, 'Kita Akan Hajar Habis Mereka'
Jika menilik peta jalan yang lebih luas dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), targetnya jauh lebih masif.
Indonesia membidik kapasitas PLTN hingga 7 GW pada 2040, dan diproyeksikan melonjak drastis menjadi 35 GW pada 2060 demi mencapai target ambisius Net Zero Emission. Eniya menjelaskan bahwa setelah payung hukum ini sah, mesin organisasi akan langsung bekerja lewat enam kelompok kerja.
"Setelah Kepmen jalan itu ada 6 pokja, masing-masing pokja kita beri tugas menetapkan tapak lah, yang satu ngurusin perizinan, yang satu ngurus uang," tuturnya.
Baca Juga: Wamen ESDM Ungkap Arah Produksi Nikel dan Batu Bara 2026
Menariknya, persaingan lokasi proyek pertama kini semakin memanas antara Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Meski Bangka Belitung selama ini kerap dijagokan, data terbaru dari eks-BATAN menunjukkan Kalimantan Barat justru paling siap dari sisi pra-studi kelayakan.
Pilihan teknologi pun kini mulai mengerucut pada Small Modular Reactor (SMR). Model reaktor kecil ini dianggap lebih "pas" untuk Indonesia karena modalnya lebih terukur dan ukurannya lebih fleksibel dibandingkan reaktor raksasa konvensional.
Meski investor kelas dunia dari Rusia melalui Rosatom, hingga Amerika Serikat dan Kanada mulai gencar mendekat, Eniya mengingatkan bahwa tantangan terbesarnya bukan pada siapa penyedianya, melainkan siapa pembeli listriknya atau offtaker. Pemerintah ingin memastikan proyek ini tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga masuk akal secara bisnis bagi PLN.
"Kemarin saja ada Amerika Serikat juga datang, Kanada juga datang, ramai. Ini problem utama offtaker, mau duluan Kalbar, atau duluan Bangka... offtaker-nya nanti dipastikan di FS," tutup Eniya.
