Bantah Digeledah, Kemenhut Sebut Kejaksaan Datang Cocokan Data Perubahan Hutan Lindung di Masa Lalu

Foto ilustrasi hutan lindung, konservasi area, hutan, forest, hutan (Sumber: Envato)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membantah kabar yang menyebutkan Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terkait dugaan kasus di Konawe Utara yang dihentikan oleh KPK.

Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi di Jakarta sebagaimana dikutip dari Antaranews, Rabu (7/1/2026).

Menurut Ristianto, kehadiran penyidik Kejaksaan Agung di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah untuk pencocokan data perubahan fungsi kawasan hutan.

“Kehadiran penyidik Kejaksaan Agung tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan, khususnya hutan lindung di beberapa daerah yang terjadi pada masa lalu dan bukan pada periode Kabinet Merah Putih saat ini,” kata Ristianto.

Baca Juga: Prabowo Minta PKB Diawasi, Adi Prayitno: Ini Semacam Kode Keras

Ristianto menuturkan kehadiran penyidik sejak siang di Kementerian Kehutanan adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan ketelitian data dan transparansi informasi.

Menurut Ristianto, kegiatan pencocokan data dan seluruh rangkaian proses yang dibutuhkan Kejaksaan Agung berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, sambung Ristianto, akan mendukung aparat penegak hukum dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, Ristianto menyampaikan, Kementerian Kehutanan juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka memperkuat tata kelola kehutanan (forest governance).

Baca Juga: Feri Amsari Kritik KUHP Baru: Presiden dan Orang-Orang di Lingkarannya Khawatir Namanya Jatuh

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV