Mentan Amran Laporkan ke Prabowo 192 Aparatur Kementan Dicopot, Ada yang Dipenjara

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan langkah tegas yang telah ia lakukan dalam membersihkan internal Kementerian Pertanian (Kementan). Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Amran menyatakan telah mencopot 192 aparatur dan pejabat Kementan, bahkan sebagian di antaranya diproses secara hukum hingga berujung ke penjara.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat memberikan laporan dalam kegiatan panen raya nasional, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (7/1/2026).

“Yang kami copot dari kementerian luar dan dalam, Bapak Presiden. Dari dalam Kementerian Pertanian ada 192 pejabat yang kami copot, ada yang kami pecat, bahkan ada yang masuk penjara,” ujar Amran dalam laporannya.

Amran menegaskan bahwa pencopotan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk penindakan tegas terhadap aparatur yang tidak berintegritas, tidak mencapai target, atau bermain-main dengan kewenangan.

Menurutnya, jika pola penegakan disiplin ini dijalankan secara konsisten selama satu periode pemerintahan penuh, jumlah pejabat yang dicopot bisa mencapai angka yang jauh lebih besar.

“Kalau lima tahun, kalau kami ditakdirkan tidak di-reshuffle, itu bisa dua kali lipat. Bisa sampai 1.000 pejabat, Bapak Presiden,” kata Amran.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada serius, menegaskan komitmennya dalam menjalankan reformasi birokrasi di sektor pertanian yang selama ini kerap disorot publik.

Amran menyebut, kebijakan keras ini dijalankan sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal menekankan pentingnya kinerja, integritas, dan pelayanan kepada rakyat.

Ia menegaskan, setiap aparatur yang tidak menunjukkan kinerja optimal atau terbukti menyalahgunakan kewenangan akan langsung dicopot dari jabatannya.

“Kami sampaikan secara terbuka, kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden, kamu harus dicopot. Kami hanya menjalankan perintah dan patuh kepada Presiden,” tegasnya.

Menurut Amran, tidak ada toleransi bagi pejabat yang menghambat program strategis pertanian nasional, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, swasembada, dan kesejahteraan petani.

Lebih jauh, Amran membeberkan bahwa pencopotan pejabat tidak jarang dilakukan secara massal dan cepat. Bahkan, dalam satu hari, ia pernah mencopot hingga belasan pejabat eselon tinggi.

“Eselon I pernah kami copot delapan orang dalam satu hari, Bapak Presiden. Pernah juga sebelas orang dalam satu hari,” ungkapnya.

Ia bahkan mengibaratkan level jabatan tersebut setara dengan perwira tinggi di lingkungan militer.

“Kalau di tentara itu bintang tiga. Saya copot sebelas dalam satu hari. Tidak capai target, ya menjadi target,” ujarnya dengan nada tegas.

Langkah tersebut, menurut Amran, diperlukan agar organisasi bergerak cepat dan tidak terhambat oleh pejabat yang tidak sejalan dengan visi kementerian.

Amran menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan keras ini adalah memastikan aparatur negara benar-benar bekerja untuk rakyat, khususnya petani.

Ia menyoroti masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan mafia pertanian yang merugikan negara dan petani, mulai dari distribusi pupuk, tata niaga hasil pertanian, hingga pengadaan program strategis.

“Target utama aparatur negara itu melayani rakyat. Kalau masih ada korupsi, kolusi, dan mafia, itu harus diputus,” tegas Amran.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran vital dalam perekonomian nasional dan stabilitas sosial, sehingga harus dikelola oleh aparatur yang bersih dan profesional.

Pernyataan Amran di hadapan Presiden Prabowo juga dibaca sebagai sinyal kuat arah pemerintahan baru, yang menempatkan reformasi birokrasi dan penegakan disiplin sebagai prioritas.

Dengan latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira militer, pendekatan tegas terhadap kinerja aparatur negara dinilai sejalan dengan gaya kepemimpinan yang menuntut hasil konkret dan kecepatan eksekusi.

Langkah Amran ini sekaligus menjadi pesan kepada jajaran kementerian lain bahwa era toleransi terhadap kinerja buruk dan penyimpangan semakin sempit.

Meski menuai apresiasi, kebijakan pencopotan massal juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kesinambungan program dan memastikan pengganti pejabat memiliki kapasitas yang mumpuni.

Namun Amran menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional, sehingga penyaringan pejabat harus dilakukan secara ketat.