Grid.ID - ASN Jawa Barat disebut tak dapat gaji. Dedi Mulyadi lalu buka suara sampai ungkap fakta sebenarnya.
Nama Dedi Mulyadi kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, sosoknya buka suara soal ASN Jawa Barat yang disebut tak dapat gaji.
ASN Jawa Barat tak dapat gaji, Dedi Mulyadi buka suara. Gubernur Jabar lalu ungkap fakta sebenarnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kabar yang menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menerima gaji bulanan. Mengetahui isu tersebut, Dedi Mulyadi segera memberikan penjelasan kepada publik.
Melalui akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi menyampaikan fakta sebenarnya dan menegaskan bahwa informasi yang beredar merupakan kabar bohong.
“Hari ini ada yang memposting bahwa ASN di Jawa Barat tidak mendapat gaji bulanan karena kas kosong, itu tidak benar,” ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dikutip dari akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71.
Ia menjelaskan bahwa sejak 2 Januari 2026, kas daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah terisi. Dedi menambahkan, dana kas tersebut berasal dari dana alokasi umum serta pendapatan asli daerah Pemprov Jabar.
Terkait isu ASN yang disebut belum menerima gaji, Dedi menduga hal itu disebabkan keterlambatan administrasi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni unit kerja pemerintahan daerah, karena kendala waktu.
“Ada OPD yang tertinggal karena hari Jumat, jadi hari Sabtu dan Minggu libur, dan hari Senin sudah bertransfer ke rekeningnya masing-masing,” papar Dedi Mulyadi.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga mengungkap penyebab lain terkait laporan ASN yang menerima gaji dengan jumlah lebih kecil. Menurutnya, sebagian besar ASN di Jawa Barat memiliki cicilan atau pinjaman di Bank BJB.
Akibatnya, gaji ASN yang memiliki pinjaman tersebut secara rutin dipotong oleh pihak bank. Karena pemotongan itu, setiap bulan ada ASN yang menerima gaji tidak penuh atau berkurang dari nominal seharusnya karena kewajiban pembayaran ke bank.
“Andai kata ada ASN yang gajinya berkurang itu disebabkan bukan karena dana transfer dari Provinsi ke rekening ASN berkurang, tapi memang kan ASN rata-rata menerima gaji-nya Rp 1 juta hingga Rp 500 ribu karena dipotong BJB, mereka sudah punya tunggakan,” jelasnya.
Demikian, Dedi Mulyadi menegaskan agar tidak menebar berita hoaks yang membuat gaduh masyarakat.
“Gak boleh hoax loh, bikin-bikin gak kondusif di Jawa Barat. Dosa loh !!!,” tulis Dedi Mulyadi dalam keterangan videonya.
Penjelasan Sekda Jawa Barat
Sebelumnya, isu mengenai gaji ASN yang disebut tidak cair juga telah ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Herman menegaskan bahwa gaji ASN telah disalurkan ke rekening masing-masing pegawai.
Ia menjelaskan, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2025 memang sempat tersisa Rp500 ribu. Namun, pembayaran gaji ASN senilai total Rp200 miliar tetap dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
RKUD merupakan rekening resmi milik pemerintah daerah yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan serta membiayai semua pengeluaran daerah melalui bank yang ditunjuk oleh kepala daerah. Penetapan RKUD dilakukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota pada bank tertentu guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Kita walaupun sisa Rp 500 ribu, seiring DAU masuk, gaji lancar. Rp 200 miliar sudah kita distribusikan gaji pegawai, enggak ada persoalan," ujar Herman Suryatman, dikutip dari TribunJabar.id.
Bahkan dalam RKUD Jabar pun, kata dia, saat ini sudah bertambah. Sebab, pergerakan fiskal Jabar dinamis mengikuti pendapatan yang masuk.
"Dan di RKUD per hari ini Rp20 miliar. Ini dinamis seiring masuknya pendapatan," ucapnya.
Pemprov Jabar, kata Herman, telah melakukan ancang-ancang untuk kembali mengakselerasi program prioritas seperti pembangunan infrastruktur sejak awal 2026, seiring dengan bertambahnya pendapatan.
"Dan kita akan sprint di awal tahun," ucapnya. (*)
Artikel Asli
