Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN 2026) melalui laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 itu, pemerintah merinci postur anggaran yang sebelumnya sudah disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada September 2025.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memegang peranan penting untuk menopang sendi-sendi kehidupan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga harus dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita dan mandat yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tulis pemerintah dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (8/1).
Dalam dokumen yang disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 itu, pemerintah tidak melakukan perubahan postur anggaran 2026 sesuai dengan yang sudah disepakati bersama DPR. Pemerintah membidik pendapatan negara pada 2026 mencapai Rp 3.153 triliun atau naik sekitar 10% dari target yang sudah dipatok pada 2025 sebesar Rp 2.865 triliun.
“Pendapatan negara diperoleh dari sumber penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah,” tulis Pasal 3 UU APBN 2026.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan belanja pada 2026 sebesar Rp 3.842 triliun. Target belanja pemerintah ini juga naik sekitar 8,9% dari target yang sudah ditetapkan pada APBN 2025 sebesar Rp 3.527 triliun.
Angka defisit pada 2026 juga ikut membengkak jika dibandingkan 2025. Pemerintah menetapkan defisit anggaran pada 2026 sebesar Rp 689,14 triliun atau 2,68% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini membengkak dibandingkan target 2025 yang sebesar Rp 662 triliun.
Pembiayaan anggaran ini terdiri atas pembiayaan utang Rp 832,2 triliun, pembiayaan investasi Rp 203,05 triliun, pembiayaan pinjaman Rp 404,15 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp 60,4 triliun.
