Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa realisasi investasi di sektor ESDM pada 2025 tercatat mencapai US$ 31,7 miliar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi pada 2025 ini mengalami penurunan dibandingkan investasi pada 2024 yang tercatat mencapai US$ 32,3 miliar.
Bahlil menjelaskan, penurunan investasi pada 2025 ini terutama terlihat pada sektor ketenagalistrikan.
"Pasti teman-teman mau tanya, dibanding 2024, 2025 investasi terjadi koreksi di mana koreksi di listrik," ungkapnya saat konferensi pers terkait Capaian Kinerja Tahun 2025 Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (08/01/2026).
Oleh karena itu, dirinya akan mendorong PT PLN (Persero) untuk berinvestasi pada pembangunan pembangkit listrik sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
"Habis ini saya mau rapat dengan PLN. Kami akan dorong pembangunan pembangkit baru yang sudah disetujui di RUPTL. Ini butuh effort dan kerja keras," ucapnya.
Adapun rincian dari investasi sektor ESDM pada 2025 tersebut terdiri dari:
- Investasi Sektor Mineral dan Batu Bara (Minerba): US$ 6,7 miliar.
- Investasi Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas): US$ 18 miliar.
- Investasi Sektor Listrik: US$ 4,6 miliar.
- Investasi Sektor EBTKE: US$ 2,4 miliar.
Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor ESDM pada 2025 ini tercatat mencapai 871.574 orang.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor ESDM pada 2025 juga tercatat mencapai Rp 138,37 triliun, lebih tinggi dari target yang dipatok pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 127,44 triliun.
Adapun realisasi PNBP pada 2025 tersebut berasal dari sektor sumber daya alam (SDA) Minerba yang tercatat mencapai 104,38% dari target, panas bumi 103,4% dari target, dan lainnya 311,05%.
PNBP sektor lainnya itu mencakup antara lain PNBP dari layanan Badan Layanan Umum (BLU), iuran badan usaha hilir migas, Domestic Market Obligation (DMO) migas, kompensasi DMO batu bara, denda smelter, denda Penertiban Kawasan Hutan (PKH), jasa layanan ketenagalistrikan, museum, pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan jasa lainnya.
(wia)
