FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sikap Partai Demokrat mendukung kepala daerah dipilih DPRD bertolak belakang dengan penegasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mana pada satu dekade lalu menolak sistem Pilkada kembali dipilih DPRD.
Cuitan SBY di X (Twitter) pada tahun 2014 lalu kembali viral dan jadi bahan pembahasan publik.
Kala itu, Presiden keenam RI tersebut menegaskan jika mandat diberikan ke tangan DPRD untuk memilih kepala daerah berarti sama saja merebut kedaulatan rakyat.
“Siapa yg beri mandat pd DPRD skrg utk pilih kepala daerah? Berarti kedaulatan diambil DPRD. Apa DPRD mau bagi-bagi? Rakyat dikemanakan?” kata SBY melalui akun X pribadinya @SBYudhoyono dikutip pada Kamis (8/1/2026).
Sempat menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sikap Partai Demokrat kini berbalik. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan Demokrat akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dan mayoritas partai yang berada di barisan kabinet Indonesia Maju dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah, yang berarti menyetujui pilkada tidak langsung.
”Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman.
Demokrat menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.
”Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (Pram/fajar)
