MAKASSAR, FAJAR — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam mendorong pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok prasejahtera.
Komitmen tersebut disampaikan Head Ecosystems 1 RO Makassar BRI, Vikri Hadari Banjar, saat bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, di Kantor Dinas Sosial Sulsel, Kamis (8/1/2026).
Vikri menjelaskan, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BRI memiliki tanggung jawab sosial untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pada tahap awal ini, kami melakukan kunjungan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulsel, termasuk Dinas Sosial. Tujuannya untuk mendengarkan langsung program-program yang akan dijalankan pada tahun 2026,” ujar Vikri.
Menurutnya, hasil koordinasi tersebut akan menjadi dasar bagi BRI dalam menyusun bentuk dukungan yang tepat sasaran, baik melalui pelatihan keterampilan, bantuan permodalan usaha, maupun pendampingan UMKM.
“Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, kami membutuhkan data yang valid dan terintegrasi. Data masyarakat prasejahtera itu ada di dinas, sehingga kolaborasi ini menjadi sangat penting,” lanjutnya.
Data Terpadu Jadi Kunci Pemberdayaan
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, menyambut positif inisiatif kolaborasi yang ditawarkan BRI. Ia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah.
“Sasaran utama kami adalah masyarakat prasejahtera yang perlu diberi stimulus agar bisa keluar dari persoalan ekonomi. Jika banyak pihak terlibat, tentu dampaknya akan lebih besar,” ungkap Malik.
Ia menjelaskan, Dinas Sosial Sulsel saat ini memiliki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencakup data masyarakat by name by address hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Data tersebut terus diperbarui secara berkala oleh operator desa melalui musyawarah kelurahan sebelum diinput ke sistem.
“Data ini menjadi dasar penyaluran bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan ekonomi seperti UMKM,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan makro di Sulsel berada di angka 7,65 persen, masih di bawah rata-rata nasional. Namun, secara mikro, masih terdapat jutaan warga yang membutuhkan intervensi program berkelanjutan.
Peluang Kolaborasi UMKM dan Disabilitas
Malik menambahkan, kolaborasi dengan BRI berpotensi besar mendukung program graduasi masyarakat keluar dari kemiskinan melalui penguatan UMKM.
“Pelaku UMKM bisa diberi pelatihan, bantuan modal usaha, hingga akses pasar. Bahkan untuk penyandang disabilitas, kami terbuka bekerja sama dengan BRI dalam pelatihan bisnis, administrasi, pemasaran, hingga permodalan,” paparnya.
Dengan sinergi ini, BRI dan Dinas Sosial Sulsel diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan secara inklusif. (*)
