FAJAR, MAKASSAR — Modal besar dibutuhkan dalam mewujudkan layanan moda transportasi umum yang memadai. Kolaborasi lintas wewenang dinilai bisa mendorong integrasi antar moda.
Berhentinya layanan Teman Bus per 1 Januari tidak hanya sekadar pemberhentian operasional. Melainkan, faktor keberpihakan pemerintah terhadap infrastruktur transportasi umum.
Sejatinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah mengambil ancang-ancang untuk mengambil alih koriodor 5 Teman Bus dengan membuat program Trans Sulsel untuk dua rute pada tahun anggaran 2025. Dua rute tersebut juga merupakan bekas koridor Teman Bus yang subsidinya dihentikan oleh pusat.
Semestinya, program Trans Sulsel dibuat dalam skema penganggaran multi years, seperti pengerjaan ruas jalan provinsi, agar program tersebut tidak ada kata libur sementara.
Trans Sulsel yang sudah masuk master plan Pemprov Sulsel justru berhenti beroperasi sepekan terakhir karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu untuk tahun anggaran 2026.
Pemberhentian operasional sementara itu membuat banyak masyarakat pengguna rutin teman bus merasakan dampak besar pada pengeluaran sehari-hari, utamanya untuk ongkos bepergian, karena Teman Bus hanya berbayar Rp4.600, bahkan Trans Sulsel tahun lalu masih gratis.
Keluhan tersebut direspons cepat oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi. Cicu, sapaannya menggelar audiensi bersama Dinas Perhubungan Sulsel dan Aliansi Pengguna Teman Bus di Kantor DPRD Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu, 8 Januari.
Dalam audiensi tersebut, selain keluhan utama dari para pengguna terkait kejelasan operasional kembali Trans Sulsel, pengambilalihan koridor 5, layanan dari pramudi, fasilitas bus dan halte yang memadai, serta kebersihan bus. Juga ada dorongan agar pemprov dan Pemkot Makassar berkolaborasi dalam membiayai moda transportasi massal di Kota Makassar.
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi mengatakan, bahwa terjadi pelimpahan kewenangan dalam operasional moda transportasi umum, khususnya koridor 5 Teman Bus ke Trans Sulsel yang membuat Pemprov harus mengulik secara cermat anggaran yang tersedia untuk subsidi tahun ini.
Apalagi, pelimpahan wewenang ini justru terjadi saat efisiensi anggaran atau pemotongan dana transfer ke daerah terjadi.
Anggaran Rp1,5 triliun terpangkas pada APBD 2026. Namun, meski di tengah keterbatasan fiskal, Dewan bersama Pemprov tetap berkomitmen melanjutkan Trans Sulsel dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp40 miliar tahun ini.
“Pemerintah Provinsi tetap memberikan porsi anggaran untuk pelayanan transportasi umum kepada masyarakat Sulawesi Selatan melalui program Trans Sulawesi. Program ini mencakup beberapa koridor yang sebelumnya merupakan koridor Teman Bus,” ujar Cicu, sapaannya.
“Insya Allah, layanan ini akan mulai beroperasi pada tahun 2026 dengan menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Cicu juga melihat potensi memajukan moda transportasi umum di Sulsel dengan menjalin kolaborasi atau sharing anggaran dengan pemerintah daerah, misalnya di kawasan Mamminasata (Makassar, Gowa, Maros, dan Takalar) yang dilalui wilayahnya oleh Trans Sulsel.
Terutama dengan Pemkot Makassar yang mayoritas pengguna Trans Sulsel adalah warga Kota Makassar.
“Jadi, jika kita melihat transportasi umum, memang dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, karena wilayah yang dilalui menyentuh beberapa daerah. Oleh karena itu, kolaborasi sangat diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan transportasi umum. Dalam hal ini, wilayah yang dimaksud berada di Mamminasata,” kata Cicu. (uca)
