jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Golkar Sarmuji menilai tingginya masyarakat yang menolak wacana pilkada melalui DPRD karena bayangan kontestasi politik yang bergaya Orde Baru (Orba) yang mengeliminasi keterlibatan publik.
Hal demikian dikatakan Sarmuji demi menyikapi temuan terbaru LSI Denny JA yang menyatakan mayoritas publik menolak wacana pilkada melalui DPRD.
BACA JUGA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada via DPRD, PDIP: Terlalu Mahal Cabut Hak Rakyat
"Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model orde baru di mana keterlibatan publik hampir nihil," kata dia kepada awak media, Kamis (8/1).
Sarmuji mengatakan Golkar akan memastikan perubahan desain pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD tetap melibatkan partisipasi publik.
BACA JUGA: Ini Alasan Mayoritas Publik Menolak Pilkada Melalui DPRD
"Kalau pun nanti ada perubahan desain pilkada, kami akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung," ujarnya.
Sarmuji kemudian menerima pertanyaan soal kemungkinan Golkar punya hitungan tersendiri terkait keinginan publik terhadap desain pilkada.
BACA JUGA: Mayoritas Konstituen Golkar, Gerindra, & PKB Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD
"Ya, yang dipikirkan Golkar bagaimana desain pilkada bisa berimplikasi lebih terhadap kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap bahwa 66,1 persen publik menolak wacana pilkada diubah dari langsung menjadi melalui DPRD.
Data tersebut tertuang dalam temuan LSI Denny JA pada 10-19 Oktober 2025 berjudul Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.
"66,1 persen menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali," kata Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa saat memaparkan temuan pihaknya, Rabu (7/1).
LSI Denny JA dalam temuan teranyar juga menyebut responden yang setuju pilkada secara langsung sebesar 28,6 persen dan pihak tak menjawab 5,3 persen.
LSI Denny JA dalam temuan teranyar juga mengungkap alasan publik menolak pilkada melalui DPRD.
Ardian menyebut satu di antaranya ialah memori kolektif masyarakat Indonesia yang selama sekitar 20 tahun sudah merasakan pemilihan langsung.
"Jika semua berubah dengan perubahan yang tidak berdasar terhadap asumsi yang bs diterima publik, tentu penolakan juga berat," ujarnya.
Selain itu, alasan publik menolak pilkada melalui DPRD karena rakyat tidak percaya lembaga legislatif.
"Berbagai riset, DPRD maupun DPR masuk ke institusi yang rendah trust publiknya," ujar Ardian.
Adapun, LSI Denny JA melibatkan 1200 responden untuk melaksanakan survei Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.
LSI Denny JA memilih responden berdasarkan metodologi multi-stage random sampling yang diwawancara secara tatap muka kuisioner. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Retret di Hambalang Upaya Konsolidasi Pilkada Lewat DPRD?
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
