Subsidi Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta Turun, Tarif Belum akan Dinaikkan

JAKARTA, KOMPAS - Anggaran subsidi Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada 2026 dipangkas seiring berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Namun, layanan dijanjikan tetap optimal, dan akan ada penyesuaian kebutuhan saat pembahasan anggaran perubahan. Selain itu, belum ada rencana kenaikan tarif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 81,32 triliun. Jumlahnya berkurang hingga Rp 10,54 triliun dari APBD 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun. Penurunan anggaran terjadi karena pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yakni dari semula Rp 26,14 triliun menjadi Rp 11,16 triliun.

Dalam APBD 2026, alokasi subsidi transportasi umum terdiri dari Rp 3,75 triliun untuk Transjakarta, bus sekolah Rp 105,38 miliar, MRT Jakarta Rp 536,70 miliar, LRT Jakarta Rp 325,28 miliar, dan layanan angkutan kapal perairan mencapai Rp 100,19 miliar.

Sebelumnya, jumlah subsidi Transjakarta sebesar Rp 4,51 triliun. Sementara MRT Jakarta Rp 944,32 miliar dan LRT Jakarta Rp 515,14 miliar.

Turunnya jumlah subsidi memicu kekhawatiran terganggunya operasional. Apalagi pada 2025 lalu program gratis naik angkutan bagi 15 golongan diperluas ke seluruh angkutan umum di bawah Pemprov DKI Jakarta, dan Transjakarta diperluas ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Merespons situasi ini, Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph menjamin layanan Transjakarta tetap terjaga meskipun subsidi berkurang. "Tentunya manajemen layanan terus ditingkatkan agar bisa melayani lebih baik lagi," ujar Daud pada Kamis (8/1/2026).

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan, berkurangnya subsidi telah melalui pertimbangan matang antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI. Manajemen fokus pada optimalisasi penggunaan anggaran untuk menjaga kualitas layanan.

​"Kami melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas SDM melalui transformasi digital," kata Ayu secara terpisah.

Menurut Ayu, dukungan pada transportasi publik tidak akan surut. Angkutan umum tetap menjadi tulang punggung mobilitas di Jakarta.

"Jika dalam perjalanannya diperlukan penguatan anggaran, sangat terbuka untuk melakukan penyesuaian atau penambahan subsidi pada APBD Perubahan Tahun 2026," ucap Ayu.

Dalam konferensi pers ”Realisasi APBD DKI Jakarta Tahun 2025” di Balai Kota Jakarta pada 21 November 2025 lalu disebutkan, kartu layanan gratis (KLG) bagi 15 golongan telah menjangkau 17.647.019 warga.

KLG berlaku untuk warga lansia, penyandang disabilitas, anggota veteran Republik Indonesia, penerima raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera), warga ber-KTP Kepulauan Seribu, pengurus tempat ibadah, pendidik dan tenaga PAUD, juru pemantau jentik, dan TNI/Polri.

Selain itu, KLG berlaku untuk PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus), karyawan swasta tertentu dengan gaji maksimal 1,15 kali upah minimum provinsi, penghuni rusunawa, dan tim penggerak PKK.

Perluasan program tersebut dilaporkan berdampak pada kenaikan pengguna harian Transjakarta hingga 14,39 persen. Sementara pengguna harian MRT Jakarta bertambah 14,54 persen dan LRT Jakarta naik 17,14 persen.

Di sisi satunya, Transjakarta menambah 6 rute Transjabodetabek. Rutenya ialah Blok M ke Alam Sutera, Blok M ke PIK 2, Lebak Bulus ke Sawangan, Blok M ke Kota Bogor, Vida Bekasi ke Cawang, dan Terminal Bekasi ke Dukuh Atas via Jalan Tol Becakayu.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam keterangannya pada 27 Desember lalu menjanjikan penggunaan anggaran yang optimal agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga Jakarta. APBD 2026 fokus pada isu strategis, yakni penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan tengkes, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga mengatakan, anggaran subsidi angkutan umum akan dibahas lagi pada pertengahan tahun saat APBD Perubahan. Artinya, standar pelayanan minimal akan terjamin sampai dengan akhir 2026.

"Layanan minimal sama dengan tahun 2025. Masyarakat diutamakan. Tentu nanti akan ada realokasi anggaran untuk berbagai macam kepentingan," kata Nirwono saat Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026: Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran pada Kamis oleh Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) di Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Nirwono dalam kesempatan itu menyebutkan, belum akan ada kenaikan tarif angkutan umum. Kebijakannya tidak bisa serta-merta diterapkan tanpa masukan dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah pusat. Hal tersebut mengingat kondisi ekonomi saat ini dan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

"Secara teknis sebenarnya sudah siap. Tetapi karena Pemerintah Pusat mempertimbangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat yang turun, pasti dampaknya lebih kepada sosial ekonominya," ucap Nirwono.

Kenaikan tarif sepenuhnya keputusan Pemprov DKI Jakarta. Namun, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meminta agar layanan tetap terjaga, salah satunya dengan mengoptimalkan pendapatan non-tiket (non farebox).

Sekretaris DTKJ Adrianus Satrio Adi Nugroho melihat berkurangnya subsidi sebagai kondisi yang dilematis. Di satu sisi merupakan tantangan besar bagi keberlanjutan layanan.

Sementara di sisi lainnya subsidi angkutan umum diharapkan tetap bisa melayani kewajiban kepada masyarakat dengan tidak mengurangi kualitas. DTKJ meminta operator untuk bisa memaksimalkan pendapatan non farebox.

"Untuk 15 golongan sebaiknya tetap. Jangan dikurangi karena memang dibutuhkan. Alangkah baiknya memang dilakukan pendataan ulang yang terintegrasi sehingga tepat sasaran," tutur Adrianus pada Kamis sore.

Terkait penyesuaian tarif layanan, DTKJ menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI Jakarta.