Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, memberikan respons tegas terkait hasil survei LSI Denny JA yang menunjukkan 66,1 persen masyarakat menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Ia menilai, angka penolakan yang tinggi tersebut merupakan sinyal kuat bahwa rakyat ingin mempertahankan hak konstitusional mereka dalam memilih pemimpin secara langsung.

"Saya kira bottom line-nya adalah rakyat tidak mau hak dasar politik mereka dalam memilih pemimpin daerahnya secara langsung dibajak oleh segelintir oligarki, baik di pusat maupun daerah," ujar Deddy kepada wartawan, Kamis (8/1/2025).

Menurutnya, salah satu alasan utama di balik penolakan publik adalah mosi tidak percaya terhadap lembaga legislatif di daerah dalam merepresentasikan keinginan rakyat.

Ia melihat ada kekhawatiran bahwa DPRD hanya akan menjadi alat bagi kepentingan segelintir elite.

"Ketidakmauan itu salah satunya karena rakyat tidak percaya bahwa DPRD akan memilih calon sesuai aspirasi publik. Mereka cenderung melihat (DPRD) akan memilih berdasarkan selera segelintir elite belaka," tegasnya.

Ilustrasi Pilkada (dok. bijakpilkada)

Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan dalam negeri dan kepemiluan, Deddy menyarankan agar DPR RI tidak terburu-buru mengubah sistem Pilkada langsung yang sudah berjalan.

Alih-alih mengganti mekanismenya, ia mendorong adanya evaluasi total terhadap teknis pelaksanaan di lapangan.

"Menurut saya, sebaiknya DPR jangan mengubah sistem pemilihan langsung, tetapi secara serius memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaannya," katanya.

Baca Juga: Sebut Sudah Ada Lobi Agar Dukung Pilkada via DPRD, Polikus PDIP: Sikap Kita Tak Akan Berubah!

Ia pun mengkritisi bahwa kelemahan dalam Pilkada selama ini bukan terletak pada sistemnya, melainkan pada para aktor dan penegakan hukumnya.

"Banyak dari kekurangan itu selama ini justru datang dari partai politik, kandidat, penyelenggara dan pengawas pemilu, serta penegakan hukum yang lemah. Hal-hal inilah yang seharusnya diperbaiki secara serius," pungkasnya.