Siapkah Ekonomi Indonesia Menaklukkan Gelombang 2026?

Menjelang pergantian tahun, ada satu ritual tahunan yang hampir mustahil dilewati oleh para pelaku pasar, analis, dan pembuat kebijakan: economic outlook. Ini bukan sekadar laporan. Ia adalah percakapan kolektif tentang masa depan—tempat orang menebak arah angin, mengukur gelombang, dan menentukan apakah kapal harus melaju cepat atau mengencangkan sabuk pengaman. Ketika tahun 2026 dilekatkan, lahirlah istilah Outlook Ekonomi 2026—sebuah peta awal untuk membaca kemungkinan pertumbuhan, ancaman, peluang, dan ketidakpastian yang menanti.

Lalu, bagaimana peta itu menggambarkan 2026?

Jawabannya tidak tunggal. Tidak pernah tunggal. Ada analis yang mengibarkan bendera kehati-hatian, mengingatkan bahwa tekanan global belum usai: inflasi yang belum sepenuhnya stabil di sejumlah negara, potensi perlambatan ekonomi mitra dagang, tensi geopolitik yang mengganggu rantai pasok, hingga fragmentasi ekonomi dunia yang kian terasa antara blok-blok besar kekuatan global. Di sisi lain, ada juga suara yang memilih optimisme: memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid, konsumsi domestik kuat, dan bahkan ada yang berani menebak angka pertumbuhan secara spesifik—meski sebagian publik menanggapinya dengan alis terangkat, meragukan presisinya.

Tetapi begitulah proyeksi ekonomi: ia bukan kitab suci. Ia adalah arena tafsir. Setiap orang, setiap lembaga, sah membangun asumsi, menyusun skenario, bahkan sekadar meramal. Yang membedakan bukan keberanian memprediksi, tetapi ketangguhan argumentasi yang menopangnya.

Saya masih ingat beberapa tahun silam, juga di akhir Desember. Saat itu, sejumlah prediksi begitu suram. Ekonomi digambarkan seperti kapal kecil yang dipaksa melintas di laut lepas dengan badai besar yang sudah terlihat di kejauhan. Banyak yang bicara tentang ancaman resesi, konsumsi yang akan melemah, hingga gelombang PHK yang diramal meluas. Namun ketika tahun berjalan, realitas ternyata tidak sepenuhnya selaras. Ekonomi Indonesia tidak runtuh sebagaimana dikhawatirkan. Tentu bukan karena kita kebal terhadap tekanan, tetapi mungkin karena kita lebih siap. Mungkin karena pasar sudah menyesuaikan diri lebih awal. Bisa jadi karena kebijakan datang lebih cepat dari perkiraan. Atau barangkali, respons pemerintah cukup adaptif untuk meredam kejutan, sehingga badai yang diramal berubah hanya menjadi hujan deras—mengguncang, tetapi tidak menenggelamkan.

Dari ingatan itu, saya belajar satu hal penting: proyeksi bukanlah takdir. Ia adalah kemungkinan, bukan kepastian. Ia bisa meleset, bisa dikoreksi, bahkan bisa “dikalahkan” oleh kebijakan yang bekerja tepat waktu.

Jika ditarik ke masa kini, logikanya serupa. Tahun 2026 tidak seharusnya dipandang sebagai medan gelap tanpa kendali. Pemerintah, dengan sumber daya, akses data, dan perangkat kebijakan yang dimiliki, memiliki peluang lebih besar untuk membaca sinyal awal, mengidentifikasi titik rapuh, dan menyiapkan mitigasi kebijakan. Secara rasional, outlook yang disusun pemerintah berpeluang lebih presisi dibanding banyak entitas lain—bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ditopang kapasitas analisis dan kekuatan respons yang lebih besar.

Namun, di sini saya ingin memberi garis bawah tebal: peluang lebih presisi bukan berarti pasti presisi. Kapasitas besar tidak otomatis menghasilkan akurasi jika asumsi yang dipakai rapuh, atau jika eksekusinya lambat merespons perubahan. Keyakinan bahwa pemerintah akan mengambil kebijakan terbaik tidak boleh membuat kita menanggalkan daya uji. Optimisme yang sehat justru lahir dari nalar: bahwa ada sistem yang bekerja, ada mitigasi yang disiapkan, dan ada ruang koreksi jika realitas bergerak lebih cepat dari proyeksi.

Dalam hal ini, kritik bukan untuk meruntuhkan kepercayaan, tetapi untuk menyelamatkannya dari kepolosan.

Ekonomi Indonesia di 2026 nampaknya akan tetap digerakkan oleh mesin domestik: konsumsi rumah tangga yang selama ini menyumbang lebih dari separuh PDB, aktivitas UMKM yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, investasi yang terus dipacu melalui reformasi perizinan dan insentif, serta belanja pemerintah yang masih menjadi instrumen stabilisasi saat sektor privat melambat. Tetapi pada saat yang sama, ada keterikatan yang tidak bisa diabaikan: ekspor Indonesia tetap sensitif pada harga komoditas global; industri manufaktur kita masih sangat bergantung pada bahan baku impor; suku bunga global memengaruhi arus modal dan biaya pinjaman; sementara kurs rupiah menjadi variabel psikologis sekaligus teknis yang menentukan biaya produksi, inflasi, dan kepercayaan pasar.

Artinya, 2026 adalah tahun di mana ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga oleh apa yang tidak bisa kita kendalikan di luar sana.

Karena itu, saya memandang penting untuk menata dua sikap sekaligus—yang sering disalahpahami sebagai saling meniadakan, padahal justru saling menguatkan: optimisme dan kewaspadaan.

Jika 2026 adalah samudra, mungkin memang ada gelombang. Tetapi kapal yang kita tumpangi bukan rakit improvisasi. Ia dibuat dari perencanaan, diperkuat oleh kebijakan fiskal dan moneter, serta diawaki oleh kendali sumber daya yang besar. Kita punya kompas berupa data makro, radar kebijakan, dan ruang manuver untuk menyesuaikan arah jika badai terlihat mendekat. Tetapi bahkan kapal paling besar pun tidak melaju dengan menutup mata. Ia justru menyiapkan segala kemungkinan karena tahu laut selalu menyimpan kejutan.

Di sinilah transisi penting itu hadir: optimisme tidak boleh lahir dari ilusi, melainkan dari kepercayaan pada kemampuan merespons; sementara kewaspadaan tidak boleh berujung pada paranoia, melainkan kesiapan yang terukur.

Ada kecenderungan setiap akhir tahun, sebagian narasi publik lebih memilih emosi dibanding analisis. Ketakutan sering dikemas lebih cepat menyebar dibanding data. Padahal, ekonomi bukan hanya tentang angka, inflasi, suku bunga, atau pertumbuhan. Ia juga tentang sentimen, harapan, dan keyakinan kolektif. Ketika publik panik, konsumsi bisa tertahan, investasi menunggu, dan likuiditas mengencang—bukan karena fundamental memburuk, tetapi karena ekspektasi terlanjur gelap. Sebaliknya, ketika optimisme tumbuh rasional, ia mendorong aktivitas ekonomi bergerak lebih lincah. Bahkan ada yang bilang, optimisme adalah salah satu mata uang dalam perekonomian: nilainya tidak tercatat di neraca, tetapi daya belinya terasa dalam cara pasar dan publik mengambil keputusan.

Namun, mata uang optimisme pun bisa terdepresiasi jika tidak dijaga oleh kredibilitas kebijakan dan konsistensi eksekusi.

Maka, pesan sederhananya: mari menjaga optimisme yang rasional, bukan optimisme yang naif. Mari menjaga kewaspadaan yang cerdas, bukan kewaspadaan yang lumpuh oleh ketakutan. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi bukanlah cerita tentang laut yang menakutkan atau menenangkan—tetapi tentang bagaimana kita membaca gelombang, menyiapkan respons, dan tetap bergerak tanpa kehilangan nalar.

Samudra 2026 mungkin tidak selalu teduh. Tetapi sejauh kompas tetap dipakai, radar tetap menyala, dan kebijakan tetap adaptif—kita masih punya alasan kuat untuk melaju.

Dan itu, menurut saya, jauh lebih penting dibanding sekadar menebak angkanya.