Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu tahun lalu.
Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan pagu anggaran MBG senilai Rp71 triliun pada APBN 2025. Dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2025 tersebut, maka salah satu program prioritas Presiden Prabowo itu menyisakan Rp19,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono mengeklaim dari realisasi anggaran senilai Rp51,5 triliun itu, sebesar Rp43,3 triliun langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.
"Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun," terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Adapun berdasarkan data sampai dengan 7 Januari 2026, MBG telah diterima 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima. Program itu juga telah melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta 789.319 pekerja.
Untuk 2026, pemerintah menyiapkan anggaran program MBG senilai Rp335 triliun. Secara umum, realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo sampai dengan 31 Desember 2025 sudah mencapai total Rp805,4 triliun.
Baca Juga
- Bos BGN Klaim MBG Jangkau 55,1 Juta Penerima, Lampaui Populasi Korsel
- Prabowo Evaluasi Pelaksanaan MBG, Ini Catatannya
- Pemerintah Bidik 35.000 SPPG Rampung pada 2026, Layani 82,9 Juta Penerima MBG
Program-program itu meliputi Program Keluarga Harapan Rp28,7 triliun, PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp27,7 triliun, kartu sembako/BNPT Rp43,3 triliun, BLTS Kesra Rp29,9 triliun, bantuan iuran PBI JKN Rp46,3 triliun, gaji/TPG/TPD No PNS Rp22,2 triliun serta perumahan Rp45,4 triliun.
Kemudian, Cek Kesehatan Gratis dan TB serta revitalisasi 32 rumah sakit Rp6,5 triliun, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp6,7 triliun, subsidi nonenergi seperti subsidi KUR dan pupuk Rp96,4 triliun, subsidi/kompensasi energi Rp305,2 triliun, cetak sawah dan optimasi lahan pertanian Rp8,9 triliun serta Bulog dan cadangan pangan Rp22,1 triliun.
Selanjutnya, renovasi/revitalisasi sekolah Rp18,9 triliun, bendungan/irigasi/operasi-pemeliharaan sarpras SDA Rp20,1 triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp19,1 triliun serta kampung nelayan, pergaraman nasional dan budidaya ikan nila salin Rp2,2 triliun.
