Purbaya membeberkan adanya praktik under-invoicing (pelaporan nilai transaksi di bawah harga sebenarnya) yang dilakukan secara masif oleh perusahaan sawit.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sejumlah temuan krusial hasil taklimat awal tahun bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang.
Fokus utama sorotan pemerintah tertuju pada praktik kecurangan sistemik di sektor ekspor-impor yang memicu kebocoran penerimaan negara, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pajak.
Purbaya membeberkan adanya praktik under-invoicing (pelaporan nilai transaksi di bawah harga sebenarnya) yang dilakukan secara masif oleh perusahaan kakap di sektor kelapa sawit.
"Kita deteksi ada beberapa perusahaan sawit melakukan under-invoicing export separuh dari nilai ekspornya. Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50 persen kira-kira kalau dipukul rata yang total ekspor mereka yang diakui enggak separuhnya," ungkap Purbaya usai konferensi pers, Kamis (8/1/2026).
Selain sektor sawit, Menkeu menyoroti maraknya industri liar di sektor baja dan bahan bangunan yang dikelola oleh pihak asing tanpa mematuhi aturan perpajakan Indonesia.
Perusahaan-perusahaan ini diketahui beroperasi dengan tenaga kerja asing dan melakukan transaksi berbasis tunai (cash based) untuk menghindari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien cash bases, enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat," tegasnya.
Purbaya mengaku heran mengapa perusahaan asing yang cukup familiar ini bisa beroperasi bebas tanpa terdeteksi oleh aparat pajak dan bea cukai selama ini. "Kalau saya tahu, mereka pasti lebih tahu dari saya," sindirnya.
Menanggapi sindiran keras Presiden Prabowo di Hambalang mengenai praktik "dikibulin" oleh oknum petugas, Menkeu memberikan ultimatum tegas kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya memberikan waktu satu tahun bagi instansi tersebut untuk berbenah secara total.
"Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana. Kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Jadi saya akan selamatkan, supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya. Yang jelek-jelek kita akan rumahkan. Saya akan kotakin betul," ancam Purbaya.
Untuk menutup celah kebocoran tersebut, Kementerian Keuangan akan mengandalkan analisis data canggih dari Lembaga Nasional Single Window (LNSW) serta mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI). Penggunaan teknologi ini diharapkan mampu mendeteksi profil risiko per kapal secara real-time sehingga praktik manipulasi nilai ekspor tidak bisa lagi dilakukan.
Purbaya mengirimkan pesan peringatan keras kepada para pengusaha nakal bahwa pemerintah tidak akan lagi melakukan pendekatan persuasif jika pelanggaran terus berlanjut.
"Mungkin saya enggak tahu level pendekatannya seperti apa. Tapi yang jelas, kita akan kasih message ke mereka ke depan enggak bisa begitu lagi. Kalau begitu lagi, kita sikat perusahaannya," tutur Purbaya.
(Febrina Ratna Iskana)
