Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Usman Hamid: Rekam Jejak HAM Kita Sendiri Problematik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, tidak berharap banyak terhadap posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebab, kata dia, rekam jejak HAM di Indonesia sangat problematik.

“Tidak banyak yang bisa diharapkan mengingat rekam jejak HAM Indonesia sendiri belakangan ini sangat problematik. Banyak kasus pemenjaraan para aktivis dan warga hanya karena terlibat di sebuah demonstrasi,” kata Usman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/1/2026).

Meski demikian, Usman mengatakan, masyarakat bisa menguji keseriusan Indonesia dalam memimpin Dewan HAM, khususnya memfasilitasi para ahli untuk melakukan kunjungan ke Indonesia guna memeriksa situasi HAM dari berbagai aspek hak.

Baca juga: KontraS Ragukan Kelayakan Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB

“Tapi kita bisa menguji seberapa serius Indonesia memimpin Dewan HAM dengan melihat apakah Indonesia berperan aktif mendorong para anggota anggota Dewan HAM termasuk Indonesia sendiri untuk mengundang dan memfasilitasi para ahli independen dan pelapor khusus PBB untuk melakukan kunjungan ke Indonesia guna memeriksa situasi HAM dari berbagai aspek hak,” ujarnya.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Dewan HAM PBB, Presidensi Indonesia, Rekam Jejak HAM, Usman Hamid&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wOC8yMjE2NTM4MS9pbmRvbmVzaWEtamFkaS1wcmVzaWRlbi1kZXdhbi1oYW0tcGJiLXVzbWFuLWhhbWlkLXJla2FtLWplamFrLWhhbS1raXRh&q=Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Usman Hamid: Rekam Jejak HAM Kita Sendiri Problematik§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Usman mengatakan, berdasarkan hal tersebut, masyarakat bisa menilai posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

“Dari sana, kita bisa menggunakan penilaian dan evaluasi mereka terhadap situasi HAM sesaat objektif,” ucap dia.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, pada Kamis (8/1/2025).

Penetapan ini bersamaan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama pada tahun 2026 di Jenewa.

Baca juga: Indonesia Ditetapkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026

“Proses penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam siaran pers, Kamis.

Kemlu mengatakan, berdasarkan arahan pimpinan tertinggi, selain mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai Perwakilan negara sahabat di Jakarta.

Dalam kerangka koordinasi dimaksud, Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa menjalankan peran utama sebagai garda terdepan Indonesia di Dewan HAM PBB, dengan dukungan Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York serta kontribusi perwakilan RI lainnya.

“Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui komunikasi dan pendekatan diplomatik yang terstruktur, konsisten, dan selaras dengan praktik diplomasi Indonesia di forum multilateral,” lanjut keterangan Kemlu.

Baca juga: RI Janji Kepresidenan Dewan HAM PBB Inklusif dan Transparan

Kemlu mengatakan, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan.

Dia mengatakan, presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB merupakan kali pertama, mengingat Dewan HAM PBB baru dibentuk pada tahun 2006 dan mekanisme presidensi mengikuti siklus rotasi antar kelompok kawasan.

“Kepercayaan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional,” demikian keterangan Kemlu.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang