JAKARTA, DISWAY.ID-- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai usulan Pilkada melalui DPRD merupakan upaya demokrasi yang semakin efektif dari segi biaya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Daniel Johan, mengeklaim opsi tersebut masih dalam prinsip demokrasi, asalkan dikelola secara terbuka.
BACA JUGA:Motul Konsisten di Lintasan Balap Dunia, Dukung Rally Dakar hingga Jejelogy
BACA JUGA:Demi Zero Accident, Dapur MBG Wajib Gunakan Air Galon Bermerek Hindari Bakteri Ecoli
"Membawa kesejahteraan rakyat, dan mekanisme ini merupakan bagian utuh dari prinsip demokrasi, selama dirancang dengan tata kelola yang kuat dan terbuka," katanya kepada wartawan, Kamis 8 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa salah satu poin penting yang dapat diperkuat adalah uji publik calon secara terbuka dan partisipatif.
"Sehingga masyarakat tetap memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas para calon kepala daerah," jelasnya.
Dengan begitu, lanjut dia, suara publik tetap menjadi faktor penentu dalam proses politik.
BACA JUGA:Prabowo Apresiasi Prestasi Atlet Indonesia di SEA Games 2025, Bonus Disalurkan Lewat BRI
BACA JUGA:Kado Perpisahan Penuh Makna Ridwan Kamil untuk Atalia
Menurutnya, Pilkada melalui DPRD dapat menjadi salah satu opsi untuk meminimalisir biaya politik yang sangat mahal.
Mengacu hal itu, PKB berpandangan bahwa wacana ini masih terbuka untuk dikaji lebih dalam, dengan melibatkan publik secara luas, agar mekanisme yang dipilih bisa memperkuat demokrasi.
Dengan begitu, ia menilai dapat menghadirkan pemimpin berkualitas. Ia mengaku bahwa sebelumnya gubernur dipilih, merupakan bupati dan walikota terbaik yang ada saat itu.
"Sehingga benar-benar bisa bekerja dan diandalkan dalam membawa kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat, bukan sekedar popularitas, dan kita berharap hal itu bisa kita wujudkan kembali," tutupnya.
BACA JUGA:Kinerja Artis Senior Ari Sihasale di Komite Otsus Papua Dipertanyakan
- 1
- 2
- »
