Peternak sapi perah mengkhawatirkan maraknya peredaran susu sapi oplosan di tengah lonjakan permintaan akibat program Makan Bergizi Gratis. Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia atau APSPI menyatakan susu sapi oplosan tersebut sangat mungkin dibeli oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
"Laju pertumbuhan permintaan dan ketersediaan susu sapi di dalam negeri yang sangat jomplang akhirnya membuka ruang bagi oknum untuk memanipulasi kandungan susu," kata Ketua Umum APSPI Agus Warsito kepada Katadata.co.id, Jumat (9/1).
Unggahan @txtnnrrfh dalam X menunjukkan sebuah susu segar kemasan bermerek Opao yang diproduksi oleh Shandong Want Want Foods Ltd di Cina. Produk ini diimpor oleh PT Want Want Indonesia yang berbasis di Tangerang Selatan, Banten.
Akun yang sama menunjukkan komposisi Opao yang hampir tidak mengandung susu sama sekali, kecuali susu skim bubuk sebesar 1%. Mayoritas atau 86% isi kemasan Opao adalah air yang dicampur dengan gula dan beberapa bahan kimia lainnya.
Agus mendata kontribusi susu segar lokal dalam pemenuhan permintaan nasional susut dari 18% pada 2024 menjadi 15% pada tahun lalu. Sebab, hampir seluruh peningkatan permintaan oleh program MBG dipasok oleh susu impor.
Badan Gizi Nasional menyatakan program MBG membutuhkan produksi susu segar dari 1,55 juta ekor sapi perah. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mendata populasi sapi perah di dalam negeri hanya sejumlah 485.809 ekor.
"Implikasi program MBG adalah kami dikejar pabrik pengolahan menambah volume produksi. Namun saat ini sapi perah yang tersedia belum bertambah signifikan," kata Agus.
Jumlah realisasi impor sapi perah hidup sepanjang 2025 hanya sekitar 11 ribu ekor. Rendahnya realisasi impor sapi perah hidup disebabkan minimnya dukungan pemerintah.
Animo peternak sapi perah lokal untuk mendukung program swasembada sapi perah terus tinggi sampai akhir tahun lalu. Namun interaksi peternak sapi perah lokal dengan Kementerian Pertanian terhenti sejak Maret 2025.
Pembicaraan terkait aturan yang memudahkan proses impor sapi perah tidak ada kelanjutan selama sembilan bulan terakhir tahun lalu. Salah satu usulan yang diminta peternak sapi perah dalam aturan tersebut adalah penugasan khusus kepada pihak perbankan.
Tersandera Syarat PerbankanAgus mengatakan tingginya animo mengimpor sapi perah hidup tertahan oleh ketatnya penyaluran kredit dari pihak perbankan. Bank masih menilai sektor peternakan sapi perah berisiko tinggi walaupun telah ada program swasembada pangan.
"Akses kami untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat saja susah karena bank menilai potensi gagal usaha sapi perah masih tinggi. Hasilnya, dana impor sapi perah hidup sekitar 11 ribu ekor tahun lalu hanya berasal dari modal para peternak," ujarnya.
Karena itu, Agus mendorong pemerintah untuk memberikan penugasan bagi bank milik negara untuk menyalurkan kredit murah bagi peternak. Halini penting untuk menjaga keseimbangan usaha dan peningkatan populasi sapi nasional.
Ia mengusulkan agar bunga kredit untuk peternak sapi perah beraad di kisaran 3% untuk tenor lima tahun. Selain itu, perbankan harus memberikan fitur penundaan pembayaran atau grace period selama 12 bulan. "Karena tidak ada penugasan khusus ke bank, pengadaan sapi perah impor selama ini masih omon-omon," katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana berencana menerbitkan aturan baru terkait pengadaan susu segar dalam program MBG. Kebijakan tersebut diterbitkan setelah susu segar yang diimpor dari Cina ramai dibicarakan dalam media sosial.
Dadan mengaku belum mewajibkan susu segar dalam program MBG dari dalam negeri. Namun pemerintah akan mengubah kebijakan tersebut dalam waktu dekat dan menegur dapur SPPG yang menggunakan susu segar impor.
"Kami akan buat surat edaran agar susu segar impor tidak digunakan lagi dalam program MBG," kata Dadan kepada Katadata.co.id, Rabu (31/12).
