JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang belakangan diusulkan, tidak akan sama dengan mekanisme pada masa Orde Baru yang minim partisipasi publik.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, desain pilkada melalui DPRD yang diusulkan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas.“Jadi ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Kamis (8/1/2026) malam.
Baca juga: Penolakan Pilkada via DPRD Tinggi, Golkar: Yang Dibayangkan Publik Desain Model Orba
Menurut Sarmuji, jika ke depan terjadi perubahan desain pilkada dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD, mekanisme tersebut tidak bisa disamakan dengan model pilkada tidak langsung pada masa lalu.
“Jadi kalaupun itu nanti ada perubahan desain, misalkan melalui DPRD, itu sama sekali bukan pilkada melalui DPRD seperti pilkada zaman dulu,” ujar dia.
Sarmuji menuturkan, Partai Golkar mendorong agar unsur-unsur terbaik dari pilkada langsung tetap diakomodasi dalam sistem pilkada melalui DPRD, apabila skema tersebut benar-benar diterapkan.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=partisipasi publik, orde baru, Golkar, Pilkada DPRD&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wOC8yMjQ5MjcwMS9nb2xrYXItamFtaW4tcGlsa2FkYS12aWEtZHByZC15YW5nLWRpdXN1bGthbi10YWstc2VwZXJ0aS1vcmRlLWJhcnU=&q=Golkar Jamin Pilkada via DPRD yang Diusulkan Tak Seperti Orde Baru§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `“Ya, kami Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir, dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, itu seandainya nanti terjadi perubahan,” kata Sarmuji.
Baca juga: Kini Dukung Pilkada via DPRD, Demokrat: Politik Itu Dinamis, Setiap Periode Ada Masanya
Dia menjelaskan, partisipasi publik tetap dapat dijalankan melalui berbagai mekanisme.
Misalnya tetap diadakan kampanye langsung, debat kandidat, hingga proses penjaringan calon yang melibatkan masyarakat secara luas.
“Apa saja partisipasi publik yang nanti bisa diakomodir? Misalkan nanti meskipun itu dilakukan oleh DPRD, kampanye langsung itu tetap bisa dilakukan, debat kandidat tetap bisa dilakukan, atau proses penjaringannya melibatkan publik secara luas, sehingga rakyat tidak ditinggalkan meskipun pemilihannya melalui DPRD,” ungkap Sarmuji.
Sarmuji menambahkan, Golkar akan mendorong desain pemilihan yang mampu memperkuat keterlibatan rakyat meskipun proses pemilihan dilakukan oleh DPRD.
“Itu desain apa lagi misalkan yang bisa memperkuat partisipasi rakyat ke dalam pemilihan DPRD, nanti akan kita akomodasi secara maksimal,” kata dia.
Dia menegaskan, Golkar hanya akan menyetujui model pilkada melalui DPRD apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal.
“Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” pungkas Sarmuji.
Survei LSI Denny JA: Mayoritas tolak Pilkada via DPRDPernyataan Sarmuji itu untuk merespons hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pilkada dipilih DPRD.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada Oktober 2025, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali terhadap pilkada via DPRD.
