Wacana Pilkada Dipilih DPRD Menguat, Bagaimana Sikap Ormas Keagamaan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya mahal dan ongkos politik yang membeludak menjadi alasan terkuat yang digaungkan dalam wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini berulang kali disampaikan oleh pemerintah, legislatif, dan juga partai pendukung wacana tersebut.

Partai penguasa, Gerindra, menilai, pilkada langsung berbiaya mahal dan tidak lebih efisien dari pilkada tidak langsung oleh DPRD.

Selain dari sisi anggaran, kepala daerah yang dipilih DPRD juga lebih efisien dalam penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, ongkos politik, hingga pemilihan terlaksana.

Baca juga: Pilkada oleh DPRD, Pasar Eceran Jadi Pasar Grosir Politik Uang?

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujar Sekretaris Partai Gerindra Sugiono, dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=ongkos politik, pilkada tidak langsung, ormas keagamaan, indepth, demokrasi langsung, Pilkada lewat DPRD, Pilkada DPRD, efisiensi anggaran&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wOS8wNjA1MTczMS93YWNhbmEtcGlsa2FkYS1kaXBpbGloLWRwcmQtbWVuZ3VhdC1iYWdhaW1hbmEtc2lrYXAtb3JtYXMta2VhZ2FtYWFu&q=Wacana Pilkada Dipilih DPRD Menguat, Bagaimana Sikap Ormas Keagamaan?§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Dia menyinggung pilkada 2015 sebagai pilkada yang boros karena anggaran pelaksanaannya mencapai Rp 7 triliun.

Angka tersebut meningkat pada 2024, di mana dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," ujar Sugiono.

Oleh karena itu, Partai Gerindra berada dalam posisi mendukung usulan agar DPRD memilih gubernur, bupati, maupun wali kota.

"Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," ujar Sugiono.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Hal ini menjadi alasan Gerindra yang merupakan partai penguasa karena ketua umumnya adalah Presiden Republik Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, ingin melanggengkan wacana tersebut.