Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026 yang mencapai Rp1,2 triliun.
Langkah tersebut dilakukan usai pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelesaikan evaluasi APBD Pemprov Riau.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan bahwa Pemprov Riau langsung menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri dengan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing perangkat daerah.
“Setelah selesai evaluasi tersebut kami langsung menyusun DPA-nya semua, termasuk juga menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran. InsyaAllah targetnya bisa segera digunakan,” ujar SF Hariyanto, Kamis (8/1/2026).
Dia mengakui saat ini kondisi keuangan daerah masih mengalami defisit. Namun demikian, Pemprov Riau telah menyiapkan skema pengendalian belanja untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.
“Untuk mengatasinya, ada belanja modal sekitar Rp600 miliar yang tidak perlu dikerjakan. Kemudian juga dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas, biaya makan minum, serta tidak melaksanakan rapat di hotel. Jadi, InsyaAllah bisa selesai,” jelasnya.
Baca Juga
- Riau Raih PAD Rp3,7 Miliar dari Roro Dumai-Rupat
- APBD Riau 2026 Minus Rp1,2 Triliun, Pemprov Utamakan Penyelesaian Tunda Bayar
- Perbaikan Pipa Gas di Riau Rampung, TGI Pastikan Penyaluran Kembali Normal
Selain pengendalian belanja, SF Hariyanto juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau. Ia meminta seluruh ASN bekerja lebih optimal agar persoalan tunda bayar dan tunda salur dapat diselesaikan secepat mungkin.
“Tahun 2025, tanggung jawab kita kepada masyarakat belum maksimal, terutama tunda bayar. Namun demikian, kita sudah mengupayakannya dengan sangat maksimal,” katanya.
Sebagai upaya jangka menengah, Pemprov Riau juga membentuk tim percepatan pendapatan daerah. Tim ini bertugas menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang dinilai masih belum tergarap secara maksimal.
“Kami membentuk tim percepatan pendapatan daerah karena masih banyak potensi-potensi lain yang bisa kita dapatkan. Percayalah, kalau kita bekerja sama pasti akan selesai,” ajaknya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau telah mengesahkan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8,32 triliun. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau pada Sabtu (29/11/2025) malam.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, mengungkapkan terdapat enam sektor strategis yang menjadi fokus bersama legislatif dan eksekutif.
Sektor pertama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pajak daerah. Abdullah menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan mudah diakses oleh wajib pajak.
“Kita perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ujarnya.
Sektor kedua adalah retribusi daerah yang dinilai masih jauh dari potensi maksimal. Untuk tahun 2026, target retribusi daerah hanya dipatok sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan peluang penerimaan yang dimiliki Provinsi Riau.
“Ini perlu kajian serius. Potensi retribusi daerah kita seharusnya bisa lebih besar dari yang ditargetkan saat ini,” kata Abdullah.
Sorotan berikutnya tertuju pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Abdullah, kontribusi dividen BUMD terhadap PAD masih sangat minim. Bahkan, ia menyebut kondisi sejumlah BUMD berada pada fase kritis sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh.
DPRD Riau, kata dia, mendukung penuh langkah Plt. Gubernur Riau untuk melakukan pembenahan BUMD agar kembali sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
Strategi keempat dan kelima diarahkan pada optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta penciptaan sumber pendapatan baru.
DPRD mendorong Pemprov Riau agar aset-aset daerah tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.
Sementara pada poin keenam, Abdullah menekankan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Dia menilai optimalisasi transfer pusat masih menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.
“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang sudah mulai menginisiasi upaya maksimal. Enam poin ini punya potensi besar jika digarap bersama secara serius,” pungkasnya.
