JAKARTA, KOMPAS.com - Ketimpangan tunjangan jadi alasan Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Mahpudin, melakukan aksi protes dengan keluar atau walk out dari ruang sidang, pada Kamis (8/1/2026).
Akibatnya, persidangan tidak dapat dilanjutkan.
Mahkamah Agung (MA) menilai, tindakan hakim ad hoc tersebut mengganggu pelayanan pengadilan dan tidak profesional.
Baca juga: MA: Hakim Ad Hoc PN Samarinda yang “Walk Out” di Ruang Sidang Tak Profesional
"Mahkamah Agung memandang hal tersebut telah mengganggu pelayanan pengadilan kepada para pencari keadilan, oleh sebab itu, tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak profesional," kata Yanto, dalam konferensi pers di ruang media center MA, Jakarta, Kamis.
MA telah memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk membentuk tim untuk memeriksa Mahpudin.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=PN Samarinda, tunjangan hakim, Mahkamah Agung, Ketimpangan Tunjangan, Hakim Ad Hoc&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wOS8wNzU4MDExMS9rZXRpbXBhbmdhbi10dW5qYW5nYW4tYmlraW4taGFraW0tYWQtaG9jLXdhbGstb3V0LXNhYXQtc2lkYW5n&q=Ketimpangan Tunjangan Bikin Hakim Ad Hoc “Walk Out” Saat Sidang...§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `"MA memerintahkan Ketua PN Samarinda untuk membentuk tim untuk memeriksa yang bersangkutan," ujar Yanto.
Tunjangan hakim ad hoc tak kunjung ada penyesuaianMahkamah Agung menyatakan bahwa pihaknya memahami adanya kegelisahan dari hakim ad hoc terkait ketimpangan tunjangan.
Meskipun begitu, MA meminta seluruh hakim ad hoc tetap bertindak bijaksana dalam memberikan layanan di pengadilan.
"Ketua Mahkamah Agung menyampaikan kepada seluruh hakim ad hoc di MA dan peradilan di bawahnya untuk selalu berpikir jernih dan bertindak bijaksana," kata Yanto.
Baca juga: Prabowo Guyur Atlet SEA Games dengan Bonus Besar Usai Lampaui Target Emas
Yanto menuturkan, usulan penyesuaian keuangan dan fasilitas bagi hakim ad hoc harus melewati sejumlah tahapan, salah satunya bersurat kepada Menteri Sekretariat Negara sejak Oktober 2023.
Selanjutnya, tahapan pengelolaan hak keuangan hakim ad hoc akan dilakukan dalam waktu dekat bersama Kementerian Keuangan dan KemenPAN-RB.
"Pada hari Rabu, 7 Januari 2025, Pimpinan MA juga telah bertemu bersama Kemenpan, Kemenkeu, dan Kemensetneg untuk membahas hal tersebut yang berkaitan dengan hak keuangan hakim ad hoc," ujar dia.
Berdasarkan hal tersebut, Yanto mengatakan, penyesuaian hak keuangan hakim ad hoc masih dalam proses.



:strip_icc()/kly-media-production/medias/5054379/original/092833500_1734405191-IMG_20241217_095147.jpg)

