Indonesia Berkomitmen Jaga Integritas Dewan HAM PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa Sidharto R. Suryodipuro menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 2026.

Indonesia, kata Shidarto, akan menjalankan mandat tersebut dengan menjunjung tinggi prinsip, integritas, dan kredibilitas.

Komitmen tersebut disampaikannya dalam pertemuan organisasi Dewan HAM PBB yang diikuti secara daring dari Jakarta, menyusul Indonesia yang resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026.

Baca juga: Menanti Kiprah Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB...

"Kami percaya dan sepenuhnya berkomitmen, seperti seluruh anggota Dewan HAM, pada prinsip-prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam menangani isu hak asasi manusia, serta memperlakukan semua HAM—termasuk hak atas pembangunan—secara adil dan setara," ujar Sidharto dalam rapat organisasi Dewan HAM PBB, Kamis (8/1/2026), dilansir dari ANTARA.

Ia menjelaskan, keputusan Indonesia maju sebagai Presiden Dewan HAM berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Indonesia, PBB, Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia Presiden Dewan HAM PBB, indonesia dewan ham pbb, Dewan HAM PBB, Dewan HAM PBB Indonesia, Indonesia Dewan HAM PBB 2026&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wOS8wOTE2MzQ2MS9pbmRvbmVzaWEtYmVya29taXRtZW4tamFnYS1pbnRlZ3JpdGFzLWRld2FuLWhhbS1wYmI=&q=Indonesia Berkomitmen Jaga Integritas Dewan HAM PBB§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Baca juga: KontraS Ragukan Kelayakan Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB

Mandat konstitusi itu kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa Indonesia harus terus membela tatanan multilateral.

Indonesia menegaskan pandangannya bahwa perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan global bukan merupakan hak eksklusif segelintir negara, melainkan hak seluruh umat manusia.

Shidarto menjelaskan, prinsip tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan peran Indonesia di tingkat internasional.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama dengan seluruh negara anggota, negara pengamat, dan negara non-anggota.

Baca juga: RI Janji Kepresidenan Dewan HAM PBB Inklusif dan Transparan

Selain itu, kolaborasi juga akan melibatkan badan-badan khusus PBB, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi regional yang dinilai memiliki peran strategis dalam arsitektur HAM global.

Dalam kesempatan yang sama, Sidharto turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Dewan HAM sebelumnya, Duta Besar Jorg Loeber, atas kepemimpinannya.

Shidarto mengatakan, Indonesia bertekad melanjutkan berbagai inisiatif yang telah dirintis, termasuk upaya rasionalisasi serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Dewan HAM.

"Saya akan berupaya menciptakan ruang yang saling menghormati dan inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan, memastikan aksesibilitas, pencegahan diskriminasi, promosi kesetaraan gender, serta partisipasi negara-negara kurang berkembang dan negara-negara kepulauan Pasifik," kata Sidharto.

Baca juga: Natalius Pigai Sebut Indonesia Cetak Sejarah Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Akan Tangani Venezuela

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Sebagai informasi, Indonesia resmi mengemban jabatan Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Posisi tersebut dipegang oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.

Melalui kepemimpinan ini, Indonesia menyatakan akan memanfaatkan momentum untuk mendorong tata kelola HAM global yang lebih dialogis, konstruktif, dan berorientasi pada penguatan kerja sama multilateral.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang