jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI mencatat terdapat 139.298 kasus dengue di Indonesia dengan 583 kematian hingga 1 Desember 2025.
Kalimantan Utara (Kaltara) seluruh wilayahnya berstatus endemik dengan beban kasus tertinggi berada di kabupaten Bulungan dan Malinau.
BACA JUGA: MPR RI Dorong Kebijakan Lintas Sektor untuk Capai Zero Dengue Death 2030
Untuk langkah preventif, pemerintah provinsi Kaltara berinisiatif meluncurkan program vaksinasi dengue sebagai langkah inovatif menekan angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).
"Kami mendorong vaksinasi dengue sebagai pendekatan inovatif untuk melindungi kelompok paling rentan, khususnya anak-anak usia sekolah," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, H. Usman, Jumat (9/1/2026).
BACA JUGA: Kemenkes Siapkan STRANAS Baru Untuk Atasi Lonjakan Dengue
Peluncuran kegiatan tersebut dipusatkan di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, dan menjadikan Kaltara sebagai salah satu pionir wilayah di Indonesia yang mengintegrasikan vaksinasi ke dalam program kesehatan publik.
Usman menyatakan vaksinasi itu merupakan strategi pelengkap dari gerakan 3M Plus dan surveilans yang sudah berjalan.
BACA JUGA: Beban Kasus Dengue Membengkak, BPJS Kesehatan Dorong Sistem Antisipatif
"Inisiatif ini sejalan dengan target nasional 'Nol Kematian Akibat Dengue di Tahun 2030'," ungkapnya.
Pada tahap awal, sebanyak 725 anak usia 9–13 tahun (kelas 3 SD hingga kelas 7 SMP) di 13 sekolah di kecamatan Tanjung Palas Utara akan mendapatkan vaksinasi ini.
Program itu didanai sepenuhnya melalui APBD Kaltara.
Keberhasilan program itu didukung oleh sinergi lintas sektor, termasuk kemitraan dengan PT Bio Farma dan PT Takeda Innovative Medicines.
Presiden Direktur PT Bio Farma, Shadiq Akasya menekankan pentingnya perluasan akses vaksin melalui jalur pemerintah daerah.
"Kami berkomitmen memastikan ketersediaan vaksin sebagai bagian dari kontribusi kami memperkuat ketahanan kesehatan nasional," kata dia.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht mengapresiasi kepemimpinan Pemprov Kaltara.
Dia mengungkapkan beban ekonomi akibat dengue sangat besar. Menurut dia, BPJS Kesehatan mencatat biaya rawat inap akibat DBD mendekati Rp3 triliun pada 2024.
"Kaltara kini masuk dalam daftar 12 wilayah di Indonesia yang telah menerapkan program vaksinasi publik untuk melindungi anak-anak dari dengue," kata Andreas.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan, H. Imam Sujono mengingatkan masyarakat vaksinasi adalah lapisan perlindungan tambahan.
Vaksinasi membangun perlindungan dari dalam tubuh, namun masyarakat tetap harus disiplin menjaga kebersihan lingkungan agar nyamuk tidak berkembang biak, terutama saat curah hujan tinggi seperti sekarang, sambung Imam yang mewakili bupati Bulungan.
Program ini melibatkan pengawasan ketat dari Komnas/Komda KIPI serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk memastikan seluruh proses, mulai dari skrining hingga observasi pasca-imunisasi, berjalan aman sesuai standar medis. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perempuan Jadi Garda Terdepan Pencegahan Dengue
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad
