JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro, memperingatkan ancaman serius akibat penurunan muka tanah (land subsidence) yang masih terjadi di Ibu Kota.
“Dampaknya apabila penurunan tanah terus terjadi, wilayah di pesisir akan tenggelam, serta gedung ataupun bangunan dapat mengalami keretakan dan kemiringan. Tidak optimalnya saluran air hingga kerusakan sarana jalan pun dapat menjadi akibat dari penurunan tanah,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/1/2026).
Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis. Selain merusak infrastruktur, penurunan tanah memicu meningkatnya risiko banjir, baik akibat hujan maupun rob, yang kian mengancam kehidupan warga Jakarta.
Baca juga: Pengambilan Air Tanah Jadi Biang Kerok Penurunan Tanah Jakarta
Ciko menjelaskan, sejumlah wilayah Jakarta, terutama pesisir, secara topografis berada di bawah permukaan laut akibat pengambilan air tanah berlebihan dan beban bangunan masif.
“Berdasarkan catatan, penurunan permukaan tanah di Jakarta masih terjadi, khususnya di kawasan Jakarta Utara. Rata-rata penurunan permukaan tanah dalam dua tahun terakhir berkisar antara 0–9 cm per tahun, meskipun angkanya berbeda-beda di tiap wilayah,” jelas Ciko.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=indepth, Penurunan muka tanah, Risiko Banjir Jakarta, mitigasi banjir rob, tanah jakarta turun, solusi penurunan tanah, tanah jakarta turun setiap tahun&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wOS8xMTE2NDkwMS9hbmNhbWFuLXBlbnVydW5hbi10YW5haC1qYWthcnRhLXdpbGF5YWgtcGVzaXNpci10ZW5nZ2VsYW0tZGFuLWdlZHVuZw==&q=Ancaman Penurunan Tanah Jakarta, Wilayah Pesisir Tenggelam dan Gedung Miring§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `“Penurunan tanah merupakan masalah serius yang perlu penanganan jangka panjang,” lanjutnya.
Dampak Sistem Drainase dan BanjirMenurutu dia, penurunan tanah membuat saluran air akan terganggu untuk meresap air banjir. Wilayah pesisir juga akan berdampak banjir rob.
“Penurunan permukaan tanah bikin meluasnya daerah genangan banjir karena saluran air tidak berfungsi. Air tidak bisa mengalir sesuai gravitasi, sehingga harus dibantu pompa dan sistem polder. Di daerah pesisir, penurunan tanah juga berdampak pada banjir rob,” katanya.
Sistem polder dan kolam retensi menjadi salah satu solusi.
Polder memungkinkan pengendalian elevasi muka air, debit, dan volume air, sehingga wilayah rawan banjir dapat dikendalikan lebih efektif.
“Dengan sistem polder, lokasi rawan banjir dibatasi jelas, sehingga air bisa dikendalikan dengan lebih baik,” ujar Ciko.
Baca juga: BRIN: Penurunan Muka Tanah Naikkan Risiko Banjir Jakarta Lebih dari 40 Persen
Pengambilan air tanah menjadi penyebab utama penurunan tanah karena eksploitasi menyebabkan kompaksi lapisan tanah.
Dampaknya tidak hanya pada bangunan, tetapi juga saluran air dan jalan.
Untuk menekan laju penurunan tanah, SDA melakukan pemantauan melalui 12 Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah, termasuk Cilincing, Tanjungan, dan Pademangan.
Pemantauan dilakukan bersama BKAT Kementerian ESDM.
“Keberadaan stasiun pemantauan ini sebagai manajemen risiko penurunan tanah yang dapat meningkatkan potensi banjir termasuk rob,” kata Ciko.
Selain monitoring, Pemprov DKI menerapkan Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT), melarang pengambilan air tanah di lokasi kritis, dan mendorong penggunaan air perpipaan melalui PAM Jaya.
Pergub DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 mengatur ZOBAT di 9 kawasan dan 12 ruas jalan, seperti Jalan Gaya Motor Raya, Jalan Yos Sudarso, Jalan Jenderal Sudirman, dan kawasan Mega Kuningan, SCBD Sudirman, hingga Menteng.
Langkah Prioritas Mengurangi Risiko BanjirMenurut Ciko, SDA terus melakukan berbagai langkah mitigasi mulai dari penyiagaan Pompa Banjir sebanyak 612 unit pompa stasioner di 211 lokasi dan 590 unit pompa mobile untuk menjangkau lokasi banjir tidak terlayani pompa stasioner.
Pengerukan sungai dan waduk yang dilakukan di 2.334 titik dengan total volume 919.173 m³, menggunakan 260 excavator dan 457 dump truck.
“Pembangunan infrastruktur terhitung 47 waduk/situ/embung, 52 sistem polder dari target 70, normalisasi 13 sungai, dan pembangunan infrastruktur berbasis alam seperti kolam retensi, sumur resapan, dan biopori,” kata Ciko.
Baca juga: KRL Rangkasbitung–Tanah Abang Terlambat akibat Motor Tertemper Kereta
Pengamanan pesisir dengan percepatan pembangunan tanggul NCICD Fase A serta penerapan ZOBAT.
“Upaya ini bertujuan memperkuat perlindungan Jakarta dari banjir dan rob, menjaga keselamatan warga, serta meningkatkan ketahanan wilayah secara berkelanjutan,” tutur Ciko.
BKAT: Zona Kritis di Utara PesisirKondisi serupa juga dijelaskan Kepala Balai Konservasi Air Tanah (BKAT), Taat Setiawan yang menyebut bahwa penurunan muka tanah di Jakarta hingga kini masih berlangsung.
Menurutnya, penurunan tanah ini terutama terasa di wilayah utara ibu kota dan kawasan yang berada di bawah permukaan laut.
“Penurunan muka tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta masih terjadi. Berdasarkan pengukuran GPS Geodetik di 100 lokasi sejak 2015 hingga 2024, laju penurunan berkisar antara 0,05 hingga 5,76 cm per tahun,” jelas Taat saat dihubungi.
Penurunan tanah relatif tinggi, terutama di Jakarta bagian utara, seperti Cengkareng Barat, Kedoya Selatan, Kalibaru, dan Penjaringan, serta di Kosambi (Kabupaten Tangerang) dan Tarumajaya (Kabupaten Bekasi).
Baca juga: Benarkah Tanah Jakarta Turun 4,5 Meter dalam 46 Tahun? Ini Penjelasan Ahli
Menurut Taat, pengambilan air tanah menjadi salah satu penyebab utama penurunan tanah, meski ada faktor lain seperti konsolidasi alami batuan, beban bangunan, dan tektonik.
“Beberapa lokasi menunjukkan hubungan relatif kuat antara pengambilan air tanah dan penurunan muka tanah, sementara beberapa lokasi lain memiliki hubungan kurang kuat,” ujarnya.
BKAT memantau penurunan tanah melalui pengukuran GPS geodetik minimal satu kali per tahun di 100 lokasi, serta menggunakan empat GNSS base station untuk pemantauan real-time.
Sistem ini memungkinkan pihaknya mengetahui perubahan muka tanah secara cepat dan akurat.
Taat menegaskan, beberapa wilayah Jakarta Utara sudah masuk kategori kritis akibat eksploitasi air tanah berlebih.
Berdasarkan Peta Zona Konservasi Air Tanah CAT Jakarta (Keputusan Menteri ESDM No. 195/2021), terdapat zona rusak dan kritis di bagian utara, di mana air tanah telah turun lebih dari 60% dari kondisi semula.



/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F02%2F03%2F08576e1ae6baede4cf32cd79a0daecda-Tukin1.jpg)
