Pantau - Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara resmi membuka posko induk di Banda Aceh sebagai pusat kendali pemulihan wilayah terdampak bencana.
Banda Aceh dipilih sebagai lokasi posko utama karena Aceh menjadi wilayah yang terdampak paling parah dari bencana yang melanda tiga provinsi sekaligus.
Bencana tersebut diketahui berdampak pada wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bersamaan.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali menyampaikan bahwa personel telah disiagakan sejak awal masa tanggap darurat.
Ia menjelaskan bahwa pendampingan intensif telah dilakukan di wilayah Sumatera sejak fase awal penanganan bencana.
Keberadaan posko induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Safrizal dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat.
Safrizal ditugaskan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk bertugas di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025 hingga saat ini.
Pemerintah menegaskan bahwa Satgas akan bekerja secepat mungkin sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Prioritas utama penanganan difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana.
Hingga saat ini, masih banyak masyarakat terdampak yang bertahan di lokasi pengungsian.
Penanganan juga dilakukan terhadap rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang.
Pemerintah menyiapkan skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
Selain penanganan fisik, posko induk juga diharapkan menjadi saluran utama komunikasi publik.
Posko induk berfungsi untuk menyampaikan perkembangan kerja pemerintah secara berkala kepada masyarakat.
Pelibatan rekan media nasional dan lokal dilakukan secara masif sebagai bagian dari strategi komunikasi.
Optimalisasi pemanfaatan media sosial juga menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi kepada publik.
Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dibentuk atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional.
Wakil Ketua Satgas dijabat oleh Richard Tampubolon dengan Dewan Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Seiring pembukaan posko induk, Menteri Dalam Negeri memimpin rapat perdana Satgas Nasional.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Rapat perdana tersebut menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi.
Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
