Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal menindak hukum sejumlah perusahaan baja asal China yang beroperasi secara ilegal di Indonesia.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal menindak hukum sejumlah perusahaan baja asal China yang beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga kuat melakukan praktik penggelapan pajak secara masif serta penyalahgunaan identitas kependudukan.
Berdasarkan data awal, modus operandi yang digunakan meliputi pembelian data KTP untuk identitas perusahaan bayangan serta menghindari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Ada perusahaan baja China operasi di sini, lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat," kata Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Kamis (8/1/2026).
Purbaya menyoroti besarnya potensi pendapatan negara yang hilang akibat praktik culas ini. Berdasarkan informasi dari sumber internal industri yang kredibel, satu perusahaan baja saja diperkirakan dapat merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
"Baja saja potensinya, setahun bisa Rp4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan," kata Purbaya.
Pemerintah juga mengidentifikasi bahwa perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menggunakan transaksi berbasis tunai (cash) dalam rantai penjualannya untuk menghindari sistem pelacakan digital otoritas pajak.
Dugaan pelanggaran semakin diperkuat dengan temuan bahwa operasional di lapangan dilakukan sepenuhnya oleh tenaga kerja asing yang bahkan tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, namun melakukan transaksi langsung ke klien secara tertutup.
"Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat," kata Purbaya.
Menkeu memastikan bahwa pihaknya saat ini tengah mematangkan rencana penggerebekan dan penindakan cepat. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara, terutama di sektor industri logam dasar yang menjadi tumpuan ekonomi nasional.
(NIA DEVIYANA)
