DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi menyiapkan sejumlah program pendukung untuk menjaga Nilai Tukar Petani (NTP) supaya tetap stabil pada capaian positif selama 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP Jawa Timur pada Desember 2025 tercatat sebesar 118,96. Angka tersebut menunjukkan posisi yang kuat serta mencerminkan meningkatnya daya beli dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Selain itu kenaikan NTP Jatim sebesar 3,95 persen merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa.
Wiwin Sumarambah Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur menjelaskan, kenaikan NTP menjadi indikator membaiknya kesejahteraan petani sekaligus mencerminkan hasil panen yang baik pada masa tanam ketiga 2025.
“Kenaikan NTP ini memang kita harapkan terjadi. Ini juga membuktikan hasil panen di masa tanam ke-3 tahun 2025 sangat bagus. Semoga menjadi titik balik bagi kesejahteraan para petani. Tentunya kita berharap di tahun 2026 posisi ini bisa dipertahankan atau bahkan meningkat,” kata Wiwin di Surabaya, Jumat (9/1/2026) melansir Antara.
Meski begitu, Wiwin menilai pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi penurunan NTP, terutama menjelang panen masa tanam pertama yang masih berlangsung di tengah musim hujan.
“Kita akan memasuki panen masa tanam satu yang masih diiringi musim hujan. Ini harus segera dipersiapkan penanganannya agar pascapanen berjalan baik, terutama pada tahap pengeringan gabah, sehingga nilai jual tetap tinggi dan NTP stabil,” ujarnya.
Untuk itu dia mendorong Pemprov Jatim menjalankan sejumlah program strategis, antara lain stabilisasi harga melalui penetapan harga minimum produk pertanian agar petani memperoleh harga yang menguntungkan.
Selain itu, pemerintah juga diminta mendorong diversifikasi pertanian dan pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah, serta memperkuat sistem pemasaran agar hasil pertanian dapat dijual lebih efektif dengan harga lebih baik.
Wiwin juga menekankan pentingnya penyediaan kredit pertanian yang mudah dan terjangkau, pengembangan pasar, subsidi untuk menekan biaya produksi, serta asuransi pertanian guna melindungi petani dari risiko gagal panen.
Di samping itu, DPRD Jatim meminta perhatian serius terhadap infrastruktur pertanian, seperti perbaikan jalan usaha tani, irigasi, dan gudang penyimpanan.
“Program pelatihan dan penyuluhan juga penting untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian,” katanya.(ant/wld/iss)
