Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Konsistensi Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita B.R. Sitepu dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi dari negara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Badikenita dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional di Karawang, Jawa Barat.
Penghargaan bergengsi ini diberikan atas keberhasilan kepemimpinan Dr. Badikenita dalam menginisiasi program regenerasi petani. Selain itu, ia dinilai sukses mencetak Petani Kreatif yang kini menjadi pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Jiwa kepemimpinan Dr. Badikenita justru teruji di saat momentum penganugerahan berlangsung. Alih-alih berada di panggung seremoni bersama para pejabat negara lainnya, ia memilih tetap berada di tengah konstituennya untuk melaksanakan pengawasan penanganan bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara.
Beliau mengikuti prosesi acara kenegaraan tersebut secara daring langsung dari lokasi bencana. Langkah ini diambil guna memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat dan petani yang sedang terdampak musibah.
Menyikapi kondisi tersebut, Dr. Badikenita mengambil langkah cepat dengan meminta kesediaan Dr. Grall Taliawo selaku Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) yang juga Anggota Komite II DPD RI untuk mewakili penerimaan penghargaan secara fisik. Permintaan ini disampaikan mengingat Dr. Grall sedang menjalankan tugas legislasi di Jakarta.
"Penghargaan Satya Lencana Wira Karya ini adalah amanah. Fisik boleh tidak di lokasi acara, tapi hati dan kerja nyata saya hari ini ada bersama para petani yang kebanjiran. Pengawasan penanganan banjir di Sumatera Utara ini adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditinggalkan," tegas Badikenita dalam keterangannya pada Jumat 9 Januari 2026.
Momentum ini dimanfaatkan Dr. Badikenita untuk memacu kinerja kelembagaan Komite II. Ia menegaskan bahwa perlindungan petani di masa depan harus diperkuat dengan payung hukum yang lebih solid.
"Fokus kepemimpinan saya di Komite II tahun ini jelas, Tuntaskan RUU Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kita harus hadirkan skema asuransi yang konkret bagi petani yang gagal panen akibat bencana alam seperti yang saya saksikan hari ini," tutupnya.
Editor: Redaktur TVRINews
