Rakernas PDI-P, Posisi Partai Penyeimbang Bakal Ditegaskan

JAKARTA, KOMPAS — PDI Perjuangan akan menegaskan posisi sebagai partai penyeimbang dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 sekaligus Rapat Kerja Nasional yang digelar pada 10-12 Januari 2026 di Jakarta. Sejumlah isu politik terkini akan disikapi, termasuk wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sikap penolakan PDI-P terhadap sistem pilkada oleh DPRD menjadi ujian konsistensi PDI-P sebagai partai penyeimbang.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulis kepada Kompas, Jumat (9/1/2026), mengatakan PDI-P akan menggelar dua agenda pada 10-12 Januari 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Rangkaian agenda dimulai dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI-P pada 10 Januari, dilanjutkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) hingga 12 Januari 2026.

Kegiatan tersebut akan dihadiri pengurus pusat dan daerah PDI-P, anggota Fraksi PDI-P DPR dan DPRD, serta kepala dan wakil kepala daerah dari PDI-P. Rakernas ini juga menjadi tindak lanjut dari hasil Kongres ke-VI PDI-P yang digelar pada Agustus 2025.

“Rakernas akan membahas sikap politik partai, termasuk respons atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal dan tanggung jawab kerakyatan partai,” ujar Hasto.

Menurut Hasto, Rakernas kali ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum konsolidasi PDI-P sebagai partai penyeimbang. Posisi itu diambil setelah PDI-P menjadi satu-satunya partai politik pemilik kursi di MPR/DPR yang memutuskan berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rakernas, lanjut Hasto, juga menjadi bagian dari upaya meneguhkan perjuangan kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Hal itu antara lain tercermin dalam penanganan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI-P di sejumlah wilayah terdampak bencana.

“PDI Perjuangan menegaskan diri sebagai partai penyeimbang dengan kerja nyata di tengah rakyat di tengah berbagai bencana yang melanda Tanah Air, dengan spirit kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat,” tutur Hasto.

Untuk agenda tersebut, PDI-P mengusung tema Satyam Eva Jayate dengan subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya”. Satyam Eva Jayate merupakan slogan berbahasa Sanskerta yang berarti “Kebenaran akan Menang”, yang diposisikan sebagai perisai moral berlandaskan ideologi Pancasila dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.

Hasto menambahkan, bagi kalangan muda, Satyam Eva Jayate bukan sekadar slogan, melainkan pesan moral di ruang digital untuk berani bersikap kritis sebagai cermin kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi, termasuk keberanian menempuh jalan yang tidak populer demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Sementara itu, penegasan subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya” yang dikutip dari lagu kebangsaan Indonesia Raya karya WR Supratman, menurut Hasto, menggambarkan daya tahan dan keteguhan sikap politik PDI-P. Hal itu mencerminkan kesetiaan pada jalan kerakyatan di tengah godaan pragmatisme politik.

Dalam wawancara khusus dengan Kompas untuk program podcast “Gercep” di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Kamis (8/1/2026), Wakil Sekjen PDI-P Adian Napitupulu tidak memungkiri bahwa partainya akan menyatakan sikap terkait sistem pilkada dalam forum Rakernas.

Ia menegaskan, sikap PDI-P tidak berubah sejak 2014. “Sampai hari ini sama. Tidak berubah. Yang diperjuangkan tetap sama. Kami menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD,” kata Adian.

Menurut dia, sikap PDI-P tidak bersifat ambigu. Sejumlah elite partai juga telah menyampaikan sikap yang sama secara terbuka. “Sikap kami, kan, tidak pernah abu-abu. Bang Andreas Pareira sudah bicara, Bang Komarudin Watubun sudah bicara, Bang Said Abdullah sudah bicara, Deddy Sitorus sudah bicara. Semua sudah bicara,” katanya.

Adian menuturkan, penolakan tersebut berangkat dari pandangan PDI-P tentang demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek negara, bukan sekadar objek. Salah satu bentuk penempatan rakyat sebagai subjek, kata dia, adalah keterlibatan langsung dalam menentukan pemimpin melalui pemilihan langsung.

“Kami melihat bahwa demokrasi itu adalah menempatkan rakyat menjadi subjek negara. Bukan objek negara. Salah satu untuk menempatkan rakyat menjadi subjek negara, ya dia terlibat untuk menentukan siapa yang pantas memimpin dirinya. Dan itu artinya pemilihan langsung,” ujarnya.

Ia menambahkan, praktik pemilihan langsung yang telah dijalankan selama ini tidak bermasalah. “Dan kita sudah coba beberapa kali, baik-baik saja,” katanya.

Menurut Adian, fokus utama PDI-P saat ini adalah menjaga suara rakyat tetap ada dalam sistem demokrasi. “Persoalan sekarang bagi kita adalah bagaimana menyelamatkan suara rakyat itu tetap ada. Itu saja,” katanya.

Ketika disinggung soal adanya partai politik yang sebelumnya lantang menolak pilkada lewat DPRD namun kemudian berubah sikap, Adian menegaskan PDI-P tidak termasuk di dalamnya. “Pasti bukan PDI Perjuangan. Jangan samakan kami dengan (partai) yang lain,” ujar Adian.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah, yang berarti menyetujui pilkada tidak langsung. Sikap ini dianggap bertentangan dengan sikap Demokrat yang semasa Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden lantang menolak pilkada melalui DPRD.

Sikap Demokrat yang setuju dengan pilkada tidak langsung ini sama dengan mayoritas partai di parlemen. Selain Demokrat, ada pula Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem.

Adapun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum mengambil sikap, tetapi menyatakan UUD 1945 tidak pernah melarang cara memilih dalam pilkada. PKS masih akan mendengarkan masukan dari publik.

Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, menilai Rakernas PDI-P akan menjadi ujian konsistensi partai dalam menegaskan diri sebagai partai penyeimbang, khususnya terkait wacana pilkada melalui DPRD.

Menurut Bakir, secara kalkulasi kursi di parlemen, PDI-P bersama PKS tidak akan mampu mengimbangi kekuatan koalisi pemerintah yang memiliki jumlah kursi lebih besar. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan jati diri PDI-P sebagai partai di luar pemerintahan.

“Justru dengan mengambil sikap berbeda dari suara koalisi pemerintah dan memilih bersama suara masyarakat yang menghendaki pemilihan langsung kepala daerah, PDI-P akan memperkuat jati dirinya sebagai partai penyeimbang,” ujar Bakir.

Ia menilai, dari sejumlah pernyataan elite partai, PDI-P cenderung berseberangan dengan mayoritas partai di parlemen yang menghendaki pilkada melalui DPRD. Padahal, sebagai partai besar, PDI-P sebenarnya berpotensi diuntungkan jika pilkada dilakukan melalui DPRD.

“Namun, sebagai partai penyeimbang, sikap mendukung pilkada langsung justru lebih menguntungkan secara politik karena sejalan dengan kecenderungan mayoritas masyarakat yang menghendaki pemilihan langsung,” kata Bakir.

Sebaliknya, menurut dia, PDI-P akan dirugikan apabila memilih mendukung kehendak mayoritas partai koalisi pemerintah. “Citra PDI-P sebagai partai penyeimbang akan tergerus oleh suara besar koalisi, seperti kalah sebelum bertanding,” ujarnya.

Bakir juga menyinggung pengalaman PDI-P pada Pemilu 2014, ketika ketegasan sebagai partai oposisi, selain faktor figur Joko Widodo, turut memberikan daya ungkit elektoral. Menurut dia, konsistensi sikap politik berperan penting dalam membangun kedekatan partai dengan pemilih (party identification/party ID) serta kepercayaan (trust) publik.

“Ketegasan posisi politik membuat masyarakat memiliki kedekatan dan kepercayaan terhadap partai. Dan bila party ID dan trust ini tumbuh, maka persoalan pilkada lewat DPRD akan lebih terurai, karena apa pun dan siapa pun yang dicalonkan oleh partai akan didukung oleh masyarakat,” kata Bakir.

Ia menambahkan, PDI-P merupakan salah satu partai yang berpotensi memiliki tingkat party ID tinggi karena kemenangan yang relatif konsisten dibanding partai lain dalam berbagai pemilu. Potensi itu, kata dia, hanya dapat dipertahankan jika PDI-P terus merawat konsistensi sikap politik yang sejalan dengan suara rakyat.